Papua Mantapkan Langkah Jadi Etalase Pendidikan Indonesia di Kawasan Pasifik

JAKARTA,-  Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti atas dukungan serta kebijakan yang telah diberikan dalam memperkuat dan memprioritaskan layanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua.

Dukungan tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung Program Strategis Nasional di bidang pendidikan, khususnya dalam percepatan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu. Upaya ini juga relevan dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan ASTA CITA Presiden Republik Indonesia, terutama ASTA CITA ke-4 yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan tiga dimensi utama pembangunan untuk periode 2025–2030. Pertama, dimensi pembangunan manusia, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan bermutu guna melahirkan Generasi Emas Papua.

Kedua, dimensi pertumbuhan berbasis sektor unggulan, yakni memperkuat pendidikan vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, energi, sumber daya mineral, dan pariwisata.

Ketiga, dimensi kewilayahan dan pemerataan pembangunan, yang difokuskan pada percepatan pemerataan layanan serta infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Papua.

“Pendidikan dasar dan menengah memiliki peran strategis dalam mendukung ketiga dimensi tersebut. Papua ingin menjadi role model pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi etalase pendidikan Indonesia di Pasifik,” ujar Gubernur Matius.

Dalam rangka mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua mengajukan sejumlah program unggulan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program tersebut meliputi pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua berupa sekolah berpola asrama di Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori; serta pengembangan sekolah khusus di wilayah perbatasan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan posisi strategis Papua di kawasan Pasifik.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di wilayah dengan akses terbatas, penyediaan laboratorium komputer dan fasilitas TIK untuk memperkuat literasi digital, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik.

Pemprov Papua juga meminta penambahan kuota Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), serta dukungan dalam pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi pada tahun 2027, termasuk pemenuhan pendanaannya.

Gubernur Matius menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan di Papua.

“Dengan dukungan penuh dari Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan, Papua optimistis mampu mewujudkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing,” ujarnya.