Jayapura,- Ketua Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPR Papua, Jansen Monim , ST. MM membeberkan bahwa sebagian besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah ditindaklanjuti dengan pengembalian oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dalam rapat pleno yang dilaksanakan bersama anggota Pansus pada, Kamis 14 Agutus 2025, di ruang Bampeperda DPR Papua tidak ada yang ditanyakan karena sudah jelas dan terperinci.
”Ya, apa yang menjadi temuan BPK RI sudah banyak yang sudah mengembalikan hasil temuan pemeriksaan BPK RI,”kata Jansen Monim kepada wartawan usai rapat pleno.
Dikatakan, dalam pemeriksaan BPK RI sebelumnya menemukan adanya sejumlah permasalahan di beberapa OPD, yang sebagian besar telah diselesaikan dengan pengembalian.
Hanya saja, Jansen Monim menyoroti adanya temuan berulang kali di beberapa rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Papua, diantaranya Rumah Sakit Dok II Jayapura, Rumah Sakit Abepura, Rumah Sakit Jiwa.
”Temuan berulang-ulang ini kemarin kita tekankan untuk tidak di ulangi lagi. Rekomendasi kita berikan nanti kepada pemerintah daerah,” tandas Monim, sapaan akrabnya.
Ia pun mengatakan, Pansus TLHP DPR Papua telah meminta seluruh temuan sesuai rekomendasi BPK RI dari 14 OPD untuk kembali digali.
Namun, penekanan khusus diberikan kepada Rumah Sakit Abepura dan Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Dok II Jayapura, yang hampir semua temuannya telah ditindaklanjuti.
”Kita berharap supaya ke depan jangan berulang-ulang atas temuan dari BPK RI,”tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia menambahkan dengan mencontohkan temuan berulang di Rumah Sakit Jiwa, di mana pembelian barang dari Jawa dilakukan dengan harga yang disesuaikan dengan harga di Jayapura, sementara kwitansi tidak diubah.
”Tapi untuk nilai pengembaliannya, itu sudah dikembalikan. Hanya temuan yang berulang itu Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa. Jadi, tiga rumah sakit ini adalah milik pemerintah,”tekannya. (Tiara).
