Ondoafi Maribu Tua Tuntut PUPR Papua Segera Bayar Hak 12 Pemilik
Sentani – Ondoafi Kampung Maribu Tua, Obeth Petrus Andatu, meminta Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas PUPR segera menyelesaikan pembayaran hak masyarakat dari sembilan marga dan 12 pemilik wilayah terkait pembangunan jalan kontainer Maribu–Depapre.
Petrus mengatakan, persoalan pembayaran tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, menurutnya, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terbit sejak November 2024, namun hingga kini pembayaran tahap terakhir belum diterima masyarakat.
“Kami ada sembilan marga, 12 pemilik di Kampung Maribu terkait jalan kontainer Maribu–Depapre. Kami minta kepada Pemerintah Provinsi Papua, Dinas PUPR, Pak Kadis, segera menyelesaikan hak kami,” kata Petrus usai menyampaikan aspirasi di Kantor PUPR Provinsi Papua, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran hak masyarakat sebelumnya telah dilakukan dalam dua tahap. Sementara yang kini ditunggu merupakan pembayaran tahap ketiga sekaligus tahap terakhir.
Petrus menyebut berdasarkan data yang mereka pegang, masih terdapat sekitar Rp4,8 miliar lebih yang belum dibayarkan kepada pemilik hak.
“Kalau saya tidak salah, di dalam data itu sisa dana yang belum terbayar Rp4 miliar 800 juta 865 ribu. Itu yang belum terbayar. Ini tahap ketiga, terakhir. Sebelumnya sudah dua kali pembayaran,” jelasnya.
Menurut Petrus, masyarakat mempertanyakan alasan belum direalisasikannya pembayaran tersebut apabila SPM dan SP2D telah diterbitkan.
“Kalau SPM sudah keluar, kenapa dana itu ditahan? Kami minta dalam minggu ini dana yang ada segera selesaikan utang yang belum dibayar kepada kami pemilik wilayah,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Petrus bersama perwakilan pemilik hak tidak bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua. Mereka diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR yang mewakili Kepala Dinas.
“Kami sudah menyampaikan semua hal. Tanggapan dari Pak Sekretaris, menunggu jawaban dari Pak Kadis. Jadi kami minta dalam satu atau dua hari ini, kalau bisa besok, kami sudah bisa dapat jawaban dari Pak Kadis PUPR Provinsi,” ujarnya.
Petrus berharap pemerintah segera merespons tuntutan masyarakat melalui langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian dilakukan melalui komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan semua pihak.
“Selagi kami masih bisa berbicara dengan baik-baik, saya pikir pemerintah terkait juga harus mengambil tindakan. Jangan sampai sesuatu yang anarkis kami buat dan pemerintah bilang masyarakat yang salah,” katanya.
Karena itu, Petrus secara khusus meminta Gubernur Papua memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong Dinas PUPR segera menyelesaikan pembayaran hak masyarakat.
“Permohonan kami kepada Pak Gubernur Papua selaku pimpinan daerah, tolong bagian ini diperhatikan. Tolong ditekankan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua untuk menyelesaikan utang yang ada pada masyarakat Kampung Maribu, terutama kami dari sembilan marga dan 12 pemilik yang ada di jalan kontainer Maribu–Depapre,” pungkas Petrus.