Sentani – Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 lalu adalah bagian dari proses demokrasi yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menyeret hasil PSU ke ranah isu kesukuan maupun agama.
“Pemilihan Gubernur bukan hal baru di Indonesia, khususnya di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sudah jelas mengatur bahwa Gubernur harus Orang Asli Papua dan dipilih secara demokratis. Itu sudah kita lewati, hasilnya sudah kita tahu. Kalau ada pihak yang tidak puas, silakan tempuh jalur Mahkamah Konstitusi atau lembaga hukum lain,” tegas Hengky di Sentani, Rabu (27/8/2025) malam.
Menurut Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua ini, sikap saling menghargai pilihan dalam politik adalah kunci menjaga stabilitas Papua.
“Jangan masyarakat terpancing euforia yang mengarah pada ego kesukuan ataupun agama, itu sangat keliru. Saya pribadi tidak setuju pejabat politik dikaitkan dengan agama, suku, atau ras. Itu justru memasung demokrasi yang kita sepakati bersama dalam membangun negara ini,” ujarnya.
Hengky mencontohkan praktik demokrasi di Maluku Utara yang berjalan tanpa narasi sektarian.
Ia menegaskan, siapapun dia, selama Orang Asli Papua, berhak maju dalam kontestasi politik tanpa harus dibatasi latar belakang agama atau suku.
“Ini jabatan politik lima tahunan. Kalau kinerjanya bagus bisa dipilih lagi. Jadi mari kita hormati semua pihak dan jalani demokrasi ini dengan sehat,” katanya.
Ia berharap, semua masyarakat dapat menahan diri dan tetap menjaga kedamaian ditengah perbedaan pilihan dan dukungan.
Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar Papua bukan lagi soal politik identitas dan perbedaan pilihan melainkan pembangunan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Masyarakat jangan larut dalam euforia politik sektarian. Mari fokus membangun ekonomi agar daerah ini stabil dan bertumbuh. Seluruh proses kita serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Kalau ada pelanggaran, jalurnya sudah ada. Tidak perlu membangun narasi negatif yang merugikan masyarakat Papua sendiri,” pungkas Hengky.
Senada Dengan Hengky, Mitra Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua YPMD Irja Yan Hambur mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk kembali merajut kebersamaan ditengah perbedaan pilihan.
“Sebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah usai. Karena itu saya mengimbau, mari kita kembali bersatu menjaga kemanan, kedamaian dan kebersamaan kita di tanah Papua,” imbaunya.
Menurut dia, dengan berakhirnya pelaksanaan PSU dan ditetapkannya pemenang dari PSU tersebut, seharusnya berakhir juga segala perdebatan diantara masyarakat.
“Tetapi yang terjadi, justru saling menjatuhkan dan menciptakan permusuhan antara kita sesama anak Papua. Untuk itu di kesempatan, ini saya berharap kita semua dapat menyudahi semua ini. Tidak perlu lagi kita memperdebatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena tidak akan memberikan dampak apa apa untuk kehidupan kita,” harapnya.
Ia mengatakan, yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kebersamaan masyarakatnya untuk bersama-sama membangun Papua.
“Oleh sebab itu, mari kita lupakan perbedaan pilihan kita dengan kembali melakukan Kerja-kerja kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dengan begitu segala bentuk pembangunan di tanah Papua ini bisa terus berjalan, ekonomi dapat terus bertumbuh dan Papua semakin maju,” ajak Hambur.
