Miliki PAKSI Bersertifikat KPK, Inspektorat Papsel Gencarkan Penyuluhan Anti Korupsi
MERAUKE-Plt Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Edy Purwanto mengemukakan bahwa pihaknya telah memiliki tenaga Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang telah bersertifikat KPK dan akan fokus memberikan edukasi anti korupsi.
Seperti yang diketahui, PAKSI adalah individu terlatih yang bertugas mengedukasi masyarakat, instansi dan pemerintah daerah tentang bahaya korupsi serta membangun budaya integritas melalui sosialisasi dan pendampingan.
Bekerja sama dengan KPK dan didukung oleh sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK dengan jenjang karir (Muda, Madya, Utama) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sekretariat PAKSI berada di kantor Inspektorat dan yang aktif saat ini ada tiga orang. Namun sebenarnya untuk keseluruhan Provinsi Papua Selatan sudah ada delapan orang dan mencakup empat kabupaten. Pada tahun 2024 lalu dengan dukungan anggaran yang cukup memadai, kami mampu mencakup empat kabupaten.
Akan tetapi karena pemberlakuan efesiensi maka sesuai kesepakatan, masing-masing kabupaten yang inisiatif mengundang kami, “jelas Edy kepada Pasific Pos di ruang kerjanya, Selasa (6/1). Edy menambahkan, delapan PAKSI tersebut sudah memadai untuk memberikan penyuluhan dan harus benar-benar dimanfaatkan.
Sebab penyuluhan dan edukasi terkait anti korupsi sangat penting agar masyarakat memahami sejauh mana kejahatan korupsi yang begitu luar biasa.
Untuk itu penyuluhan anti korupsi akan terus dilakukan meskipun pihaknya masih diperhadapkan dengan efesiensi anggaran. Tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga di lingkup OPD dan lembaga pendidikan, hanya saja volumenya yang dikurangi karena harus menyesuaikan dengan anggaran.
Memasuki tahun baru 2026, pihaknya tidak hanya fokus dengan upaya-upaya pembinaan tetapi juga pada hal-hal penting lainnya dengan harapan Inspektorat Papua Selatan mampu menjadi lembaga pengawasan interen pemerintah yang semakin profesional dan strategis dalam memastikan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta mendukung pencapaian target tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
Hal ini mencakup optimalisasi anggaran, peningkatan SDM dan kolabarasi dengan program anti korupsi. Seluruh staf juga rutin diberikan pemahaman dan evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan ke depan.(iis)