MENGAPA ADA OKNUM ASN DI PAPUA JUSTRU MEMELIHARA SEPARATISME DAN KETIDAKDISIPLINAN?

DIGAJI NEGARA UNTUK MELAYANI RAKYAT

Oleh: Lukas Korwa — Pemuda Papua & Pejuang Seleksi CPNS

Bagi ribuan anak muda asli Papua seperti saya yang saat ini sedang berjuang keras mempersiapkan diri mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), memakai seragam abdi negara adalah sebuah kehormatan besar. Kami belajar siang malam bukan semata-mata mengejar status, melainkan karena ingin pulang membangun kampung halaman, melayani mama-mama di pasar, dan memastikan pelayanan publik di tanah Papua berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, perjuangan dan harapan kami terasa seperti ditampar oleh kenyataan yang sangat memalukan. Di tengah tingginya antusiasme generasi muda Papua untuk mengabdi kepada negara, kita justru disuguhi fakta miris mengenai banyaknya oknum ASN di berbagai wilayah Papua—mulai dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga wilayah pesisir dan selatan—yang terindikasi terpapar paham separatisme.

Ironisnya, keterlibatan ini tidak hanya dilakukan oleh staf biasa, tetapi juga menyentuh oknum yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah. Ada yang secara terang-terangan menyebarkan narasi anti-negara, memamerkan simbol-simbol kelompok separatis di media sosial pribadi, mencantumkan afiliasi organisasi terlarang, bahkan ada yang terindikasi menjalin komunikasi dan memberi dukungan logistik maupun informasi kepada kelompok bersenjata.

Pertanyaan mendasar yang muncul di benak kami sebagai rakyat kecil adalah: di mana letak integritas dan rasa malu para oknum tersebut? Setiap bulan mereka menerima gaji, tunjangan kemahalan, serta berbagai fasilitas lain yang bersumber dari uang negara dan pajak rakyat Indonesia. Mereka telah mengangkat sumpah jabatan untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengambil fasilitas dari negara namun di saat yang sama mengkhianati negara dan mendukung gerakan yang merusak kedamaian di Papua adalah bentuk standar ganda yang sangat tidak bermoral.

Kekecewaan kami sebagai putra daerah terasa semakin lengkap ketika melihat wajah birokrasi kita di lapangan sehari-hari. Selain persoalan loyalitas ideologi yang menyimpang, publik di Papua sudah terlalu sering menyaksikan rendahnya disiplin dan etos kerja sebagian oknum ASN. Sudah menjadi rahasia umum di banyak kantor distrik maupun dinas, kursi-kursi pelayanan sering kosong pada jam kerja. Tidak sedikit oknum pegawai yang jarang masuk kantor, kinerjanya jauh di bawah standar, bahkan ada yang justru membuat keributan di ruang publik akibat pengaruh minuman keras.

Perilaku ganda dan ketidakdisiplinan seperti inilah yang membuat pembangunan di tanah Papua berjalan lambat. Bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran negara jika para aparatur yang digaji untuk melayani rakyat justru sibuk berpolitik praktis mendukung kekacauan di media sosial, sementara tugas utamanya di kantor terbengkalai?

Sudah saatnya pemerintah pusat, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta para kepala daerah di seluruh provinsi di Tanah Papua bersikap tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan birokrasi Papua terus tersandera oleh oknum-oknum yang tidak memiliki loyalitas maupun etos kerja.

Lakukan audit menyeluruh dan beri sanksi pemecatan dengan tidak hormat bagi ASN yang terbukti terlibat atau mendukung gerakan separatisme maupun yang terus-menerus melanggar disiplin kerja. Masih banyak putra-putri asli Papua yang jujur, berintegritas, disiplin, dan tulus ingin bekerja membangun daerahnya dalam bingkai NKRI. Berikan kursi pengabdian itu kepada mereka yang benar-benar siap melayani rakyat, bukan kepada mereka yang menggigit tangan negara yang telah memberinya penghidupan.

Related posts

Refleksi dan Apresiasi atas Keteladanan Pangdam Cenderawasih dalam Mendorong Perdamaian di Wamena

Fani

Kebutuhan Evaluasi Keselamatan Mobil Listrik GSM TAXI

Fani

Mutu Pendidikan Papua Tidak Akan Berubah Jika Etos Kerja Guru Terus Diabaikan

Fani

MENDORONG WACANA SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Fani

Pentingnya Tata Kelola Syariah Menyeluruh Bagi Industri Pariwisata Yang Menerapkan Konsep Wisata Halal

Fani

Policy Brief: Kebijakan Manajemen Rumah Sakit dalam Mengurangi Beban TBC dan Memperkuat Ketahanan Kesehatan

Jems

Leave a Comment