JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Mendagri dalam press releasenya menekankan, dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirim peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen.
Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Karenanya, Mendagri mengimbau, pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam APBD Perubahan.
“Tolong biaya sharing 50 persen tadi baru dapat angka 400 ribu per orang baik atlet maupun official, jadi nanti masing-masing daerah agar menghitung bahwa 200 ribunya akan ditanggung oleh provinsi gubernur 36 provinsi,” ujar Mendagri disela-sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, pemerintah provinsi juga perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerahnya masing-masing terkait kebutuhan persiapan, baik pelatihan maupun lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kemenangan masing-masing kontingen sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah yang bertanding.
“Mohon rekan-rekan media mungkin bisa sampaikan kepada publik, [kebutuhan biaya] ini menjadi beban daripada teman-teman gubernur, selain saya juga akan saya sampaikan dalam zoom meeting dan tertulis langsung kepada teman-teman gubernur lain,” ujarnya di hadapan awak media.
Di lain sisi, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang meraih prestasi dalam PON XXI, baik berupa dana, beasiswa, atau lainnya. “Kami akan mengimbau rekan gubernur, tapi ini kan juga bagus ini mau pilkada [nanti] November, otomatis kalau diberikan penghargaan elektabilitas bisa naiklah gitu,” tandasnya.
PON XXI Aceh-Sumut Semakin Dimatangkan
Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 akan diselenggarakan di 2 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 8-20 September 2024. Tersisa kurang dari 4 bulan atau lebih tepatnya 117 hari lagi untuk menyelesaikan seluruh pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, seluruh pembangunan fasilitas dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan PON yang dilakukan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik.
Berdasarkan laporan masing-masing pemerintah provinsi dan Kementerian/Lembaga, sejauh ini progres pembangunan dan revitalisasi Stadion Utama Sumut telah mencapai 41,27%, dan untuk Stadion Harapan Bangsa Aceh mencapai 31,35%.
“Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di kedua Provinsi tersebut dipastikan sudah berjalan dengan lancar dan dapat digunakan sesuai dengan target yang direncanakan” ujar Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024, di Ruang Rapat Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (14/5/2024).
Pelaksanaan PON di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga, 42 disiplin cabang olahraga, 510 nomor pertandingan, serta diperkirakan akan diikuti oleh 5.636 Atlet dan 2.752 Official.
Sementara PON di Sumut, mempertandingkan 34 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, 528 nomor pertandingan, serta diperkirakan akan diikuti oleh 6.281 Atlet dan 3.140 Official.
Menko Muhadjir menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran akomodasi akan dilakukan mekanisme sharing cost . Sebesar 50% pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah penyelenggara PON dan 50% sisa pembiayaan akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang akan mengirimkan para atlet dan official sebagai peserta PON.
Untuk lebih tegas, nantinya dari Kemendagri akan memberikan imbauan melalui Surat Edaran kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menghitung anggaran yang akan dikeluarkan untuk akomodasi. “Sehingga nanti anggaran yang disetorkan ke penyelenggara menjadi biaya sharing akomodasi,” ucap Muhadjir.
Kemudian, Muhadjir memaparkan, permasalahan lainnya seperti kurangnya anggaran untuk pelaksanaan seremonial pembukaan dan penutupan PON nantinya akan diusulkan penambahan anggaran yang akan dialokasikan melalui Alokasi Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).
“Usulan anggaran tambahan untuk PON di Aceh dan Sumut akan ditindaklanjuti oleh Kemenpora, Kemenkeu, dan KemenPUPR,” ujar Muhadjir.
Dalam kesempatan rapat koordinasi, hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah; Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasannudin; Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman; Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR; Direktur Anggaran Kemenkeu; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman,dan PMK Setneg; Deputi Bidang PMK Sekretariat Kabinet; Deputi Bidang Polhukam dan PMK BPKP.
