MERAUKE,- “Jika semua pihak dapat bersinergi maka akan sangat luar biasa dampaknya. Tidak hanya unsur pemerintah tetapi juga kalangan TNI dan Polri melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsanya. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, baik untuk kesatuan kita yang ada di bawah maupun pembinaan bagi petani.
Sebab kita harus menjadi pionir dan contoh teladan bagi petani,”demikian ditegaskan anggota komisi IV DPR RI, Sulaeman L.Hamzah pada kegiatan bimtek pembinaan kelembagaan petani di Provinsi Papua wilayah koordinasi Pol Bangtan Manokwari kerja sama komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Halogen Hotel, Sabtu (4/6).
Sulaeman mengemukakan, para petani di Papua termasuk di Merauke harus diberikan pendampingan. Namun jika tenaga pendamping masih terbatas maka mereka bisa mencontoh petani lain yang sudah berhasil. Hal ini sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama.
“Tapi sayang, hingga saat ini saya belum melihat adanya kesungguhan dari dinas untuk mau bersama-sama bergerak. Oleh sebab itu saya tantang, ayo, mari bersama-sama memajukan petani di Merauke karena saya bukan tipe orang yang mau jalan sendiri tapi saya mau bersama-sama bergandengan tangan,”terang Sulaeman.
Ia mengharapkan dinas terkait lebih pro aktif untuk mendata para petani, jadi bukan menunggu petani yang datang sendiri. Namun ia juga memaklumi, kekurangan tenaga penyuluh masih menjadi kendala. Meskipun begitu, petani tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Selain itu perlu untuk selalu memperbaiki kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing sebab kalau hanya berjalan sendiri-sendiri maka persoalan yang ada tidak akan pernah selesai. Apalagi dalam rangka menyambut Provinsi Papua Selatan maka sebagai ibukota harus dapat mensejahterakan rakyatnya, termasuk petani dan nelayan.
“Basisnya harus kita bina bersama, baik nelayan atau petani, mereka harus sejahtera terlebih dahulu barulah Merauke ini punya nama. Jadi bukan membawa nama perorangan, ingat, petani sejahtera bukan membawa nama Sulaeman, nama Polres, Babinsa atau nama Kodim, tetapi justru nama Pemda yang akan terangkat,”tegas Sulaeman.**
