Waropen – Kondisi memprihatinkan Puskesmas Waren, Kabupaten Waropen, Papua menjadi perhatian anggota DPR RI Yan Mandenas. Pelayanan kepada warga setempat diberikan dengan alat dan tenaga seadanya. Fasilitas penunjang ternyata tidak dimiliki Puskemas tersebut.
Mandenas mengaku kondisi ini menjadi catatan penting dirinya saat melakukan kegiatan reses tahun ini di Kabupaten Waropen, Papua. Dia berharap dana Otonomi Khusus tahun ini bisa melengkapi kebutuhan Puskemes tersebut. Disamping itu mendorong Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus membantu membangun Rumah Sakit tipe C dan B.
“Kondisi pelayanan kesehatan disini sangat memprihatinkan. Kita akan dorong Kemenkes masuk dengan Dana Alokasi Khusus untuk bangun rumah sakit di Papua, baik yang tipe C maupun tipe B,” ujarnya usai melakukan kunjungan di Kabupaten Waropen, Papua, Kamis (23/2/2023).
Dengan adanya keringanan biaya menurutnya sedikit membantu meringankan beban pembiayaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah setempat akan fokus membangun Rumah sakit tipe D dan sejumlah Puskesmas untuk membantu pelayanan kesehatan di Kabupaten Waropen. ” Rumah sakit tipe D diurus pemerintah daerah. Dengan sharing seperti ini, pembangunan kesehatan di daerah bisa berjalan secara terukur,” katanya
APBD Pemkab Waropen sebesar Rp 900 miliar per tahun. Sedangkan anggaran kesehatan dari Otsus di Waropen sebesar Rp 400 juta per tahunnya. Dengan nilai yang kecil ini sangat tidak cukup jika diharapkan memiliki pelayanan kesehatan yang memadai. ” Hanya Rp 400 juta, bukan miliar, mana cukup dengan nilai itu,” ucapnya
Kedepan Mandenas mengaku perlu dilakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh Bupati maupun Walikota di Papua. Hal ini dilakukan untuk menyatukan visi serta gagasan dalam rangka memprioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan untuk Papua. ” Dengan kita kumpul bersama saya pikir kita bisa melakukan supervisi atau pendampingan di tingkat bawah, agar melihat prioritas kebutuhan di daerah,” katanya.
“Artinya kalau ada kekurangan dari segi administrasi di tingkat bawah, dari pusat itu bisa ikut menengahi. Tapi kalau dari tingkat bawah itu sudah maksimal penyusunan, maka bisa didorong untuk ditingkatkan atau dilanjutkan programnya,” pungkasnya.
