Jayapura, – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta aparat keamanan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG), khususnya terhadap upaya penyelundupan narkoba.
Penegasan tersebut disampaikannya pada acara serah terima hibah aset antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor BNPP Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (16/5).
Kegiatan ini juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Papua, jajaran kepala OPD, serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin.
Dalam sambutannya, Gubernur Ramses menyatakan bahwa upaya peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, seperti ekspor dan impor barang, harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap pergerakan barang ilegal, terutama narkotika.
“Penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, saya minta aparat TNI dan Polri terus meningkatkan pengawasan, baik di jalur darat maupun laut,” tegas Ramses.
Ia menambahkan bahwa masih banyak jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalan tikus di perbatasan, yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Keberadaan jalur tersebut, menurutnya, harus menjadi fokus pengawasan aparat keamanan. “Saya harapkan dukungan semua pihak agar kita bersama-sama mengawasi masuknya narkoba ke wilayah Indonesia, khususnya di Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya menjaga setiap jengkal wilayah perbatasan, termasuk patok-patok batas negara yang harus dipastikan tidak bergeser. Ia juga menyinggung adanya hubungan kekeluargaan antara warga di Papua dan Papua Nugini yang kadang menyulitkan pembatasan wilayah.
“Kesadaran menjaga perbatasan masih perlu ditingkatkan. Namun, untuk jalur-jalur rawan, aparat keamanan harus hadir. Di Kalimantan Utara, banyak penyelundupan berhasil digagalkan oleh TNI. Saya berharap hal serupa juga bisa diterapkan di Papua,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman penyelundupan bisa datang dari berbagai jalur, baik darat maupun laut. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor serta kehadiran aparat di titik-titik rawan perlu diperkuat demi menjaga kedaulatan dan keselamatan generasi muda Papua kedepan.
