Madinah – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan klarifikasi atas Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang menyoroti sejumlah dinamika dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025.
Nota tertanggal 16 Juni 2025 itu sejatinya bersifat tertutup dan hanya ditujukan kepada tiga pihak, yaitu Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menyatakan bahwa catatan dalam surat tersebut telah ditangani dan dijelaskan kepada otoritas Saudi.
“Sebagian besar isu yang disebutkan telah kita atasi di lapangan. Penjelasan sudah kita sampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ini semua demi perbaikan ke depan,” ujar Hilman dalam keterangan resmi, Sabtu (21/6/2025).
Hilman merinci lima isu utama yang menjadi perhatian Saudi dan telah ditindaklanjuti oleh Indonesia:
- Ketidaksesuaian Data Jemaah
Perbedaan antara data di sistem E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan sempat terjadi, termasuk jemaah yang berbeda Syarikah dalam satu pesawat.
“Ini disebabkan adanya pergantian jemaah mendadak karena sakit atau meninggal. Tapi kami berhasil lakukan rekonsiliasi harian bersama Kemenhaj dan Syarikah,” jelas Hilman.
- Pergerakan Jemaah dari Madinah ke Makkah
Perbedaan Syarikah dalam satu kelompok kecil membuat sebagian jemaah harus diberangkatkan dengan kendaraan alternatif. Saudi menilai ini tidak sesuai prosedur, namun telah dikomunikasikan dan disepakati bersama.
“Transportasi alternatif kami siapkan sendiri demi kelancaran. Semua sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Haji dan penyedia layanan,” ujarnya.
- Penempatan Jemaah di Hotel Makkah
Beberapa jemaah berpindah hotel tanpa laporan, terutama untuk menyatu dengan keluarga atau kelompok. Hal ini dinilai Saudi sebagai penyimpangan, meski mayoritas jemaah menempati hotel sesuai ketentuan.
“Kita sampaikan bahwa perpindahan itu sebagian besar karena alasan kemanusiaan, seperti penggabungan suami-istri atau pendamping lansia,” tegas Hilman.
- Kesehatan Jemaah Lansia
Tingginya jumlah jemaah lansia dan risiko tinggi menjadi kekhawatiran otoritas Saudi. Hilman menekankan pentingnya seleksi jemaah dan peran pembimbing dalam menjaga kesehatan peserta.
“Kami imbau agar pembimbing tidak memaksakan ibadah sunah bagi jemaah yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan,” katanya.
- Penyembelihan Dam
Persoalan muncul karena sebagian jemaah sudah terlanjur bertransaksi dam di luar skema resmi Adahi. Sementara, tahun ini Arab Saudi memperketat aturan dan hanya mengizinkan pemotongan hewan melalui Adahi.
“Kami sudah menyampaikan kebijakan ke Saudi, namun fakta di lapangan berbeda. Banyak jemaah menggunakan RPH lokal atau mitra mukimin karena harga Adahi yang dianggap tinggi,” jelas Hilman.
Terkait kontrak dengan Adahi, Hilman menyebut masih ada kendala karena belum adanya kepastian jumlah hewan yang akan disembelih.
Hilman menegaskan bahwa seluruh catatan dalam Nota Diplomatik telah dibahas bersama dan diselesaikan sebelum puncak haji.
“Tugas kita adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Alhamdulillah, semuanya bisa diatasi dengan koordinasi yang baik bersama Pemerintah Saudi,” pungkasnya.
