Pasific Pos.com
Headline

KSP : Peran Masyarakat Sipil Harus Diperkuat di Festival HAM 2024

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad pada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 bersama INFID, Komnas HAM, Pemerintah Kota Bitung,

Jakarta – Kantor Staf Presiden bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024. Penandatanganan dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, mengatakan penyelenggaraan Festival HAM 2024 menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan Festival HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Ia pun menekankan pentingnya kegiatan festival tidak hanya dalam bentuk seminar, melaikan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan nila-nilai HAM sehari-hari.

“Agar Festival ini kembali kepada esensinya untuk tidak menjadi ajang yang berjarak dengan masyarakat tapi merasa dimiliki dan menjadi bagian dari mereka,” kata Rumadi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024, di kantor Komnas HAM, Senin (25/3).

Rumadi juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mendorong peran besar keterlibatan keterlibatan masyarakat sipil baik di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah untuk menjadi pemain utama dalam perhelatan Festival HAM tahun ini. “Inisiasi, gerakan, keterlibatannya perlu kita akomodasi secara penuh melalui berbagai bentuk kegiatan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pelaksanaan Festival HAM 2024 di Bitung mejadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusi.

“Melalui beragam kegiatan yang dihadirkan dalam Festival HAM ini, kami berharap dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mari bersama-sama kita jadikan Festival HAM ini sebagai wahana untuk menginspirasi perubahan positif menuju masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Atnike.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman, menilai Festival HAM 2024 momentum penting bagi penegakan HAM di Indonesia, terlebih kali ini berlangsung di tengah tahun demokrasi yang penuh ujian dan menyambut kepemimpinan nasional baru dengan banyak pekerjaan rumah di sektor pemajuan dan penyelesaian pelanggaran HAM. “Masyarakat sipil terus bergerak dalam bidang pemajuan HAM dan memainkan peran aktif untuk menuntut tanggungjawab negara dalam penegakan HAM dan demokrasi,” tegas Iwan Misthohizzaman.

Sebagai informasi, penetapan kota Bitung sebagai tuan rumah kegiatan ini didasarkan atas konsistensi dan komitmen pemerintah kota Bitung dalam memajukan HAM beberapa tahun terakhir, dan tidak terbatas pada prestasi yang diraih sebagai kota pedulu HAM pada 2023.

“Dengan ditandatanganinya MOU hari ini, maka Kota Bitung resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan festival HAM 2024 karena itu terima kasih atas kepercayaan ini dan mari bersama kita sukseskan Festival ini karena festival ini milik kita bersama,” terang Walikota Bitung, Maurits Mantiri.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.