Komite Eksekutif Papua Bahas RAPPP dan Musrembang Otsus Bersama Kementerian PPN/Bappenas
JAKARTA – Pimpinan Komite Eksekutif Papua Menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, dalam rangka pembahasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan Rasuna Said, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026. Hadir dalam pertemuan itu, pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, beserta jajaran staf Komite Eksekutif.
Usai pertemuan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua di awal tahun 2026.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, momentum awal tahun menjadi waktu strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, terkait arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua, baik dari perspektif ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi, termasuk hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah,” jelasnya.
Demgan demikian, Velix menegaskan bahwa Komite Eksekutif Papua dan Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat Papua,” tegas Velix.
Ia pun menambahkan, Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029 yang akan menjadi acuan dalam konsolidasi teknokratik selanjutnya bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk tahun 2027, sekaligus konsolidasi program yang berjalan pada 2026,” pungkasnya.
Namun Komite Eksekutif Papua berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Redaksi).