Jayapura – Adanya laporan dugaan permainan hasil rekapitulasi suara di sejumlah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Tolikara, ditanggapi serius oleh Ketua KPU Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Netius Wonda
Bahkan, Netius Wonda langsung meminta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk melakukan pleno rekapitulasi suara pemilu sesuai aturan.
“Saya minta PPD tidak boleh bermain hasil suara pemilu, apa yang dihasilkan ditingkat TPS, maka itu yang dituliskan pada C1Pleno,” tandas Netius Wonda pada Jumat 23 Februari 2024.
Apalagi ungkap Netius Wonda, Pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPD di Kabupaten Tolikara masih terus berlangsung. Namun pihaknya mendapatkan banyak informasi terkait adanya dugaan permainan hasil suara yang dilakukan oleh oknum PPD.
“Kami minta oknum yang bermain dengan hasil pemilu, harus segera berhenti, dan rekapitulasi suara ulang,” tekannya.
Menurutnya, jika sampai bermain dan nekat merubah hasil C1 pleno TPS dengan Salinan berita acara, maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi konflik di Kabupaten Tolikara.
Untuk itu, dengan tegas ia meminta Panwaslu Kabupaten Tolikara memantau jalannya pleno rekapitulasi suara ditingkat PPD. Dan apabila ada indikasi permainan hasil suara, maka segera ditindak sesuai aturan yang ada.
“Jangan sampai gara gara uang, lalu masyarakat baku bunuh, ini yang harus kita jaga,” ujar Netius, mengingatkan.
Selain itu, ia juga menghimbau PPD untuk tidak terpengaruh dengan intervensi oknum Peserta Pemilu yang ingin mendapatkan jumlah suara secara tidak legal.
“Jangan mau disogok oleh okum Peserta Pemilu, karena masyarakat pantau proses ini, saya minta PPD kerja jujur,” tegasnya.
Lanjut dikatakan, sesuai jadwal, Pleno untuk tingkat Kabupaten Tolikara mulai digelar 26 Februari hingga 5 maret 2024 mendatang.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau PPD memplenokan suara pemilu dengan serius, sehingga rampung sesuai waktu yang ditentukan.
“Jadi, kalau pleno tingkat PPD berjalan lancar, maka Pleno tingkat Kabupaten juga cepat,” jelasnya.
Netius Wonda menambahkan, namun apabila PPD melakukan manipulasi data antara rekapitulasi TPS, dengan salinan PPD, maka akan berdampak pada pleno tingkat Kabupaten.
“Untuk itu, kami harap proses ini berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” harapnya. (Tiara).
