Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH. (foto Tiara).

Jayapura – DPR Papua menyebut kasus pembantaian 10 warga sipil yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpim oleh Egianus Kogoya di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua. Pukul 09. WIT, pada Sabtu, 16 Juli 2022, adalah tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan sangat keji.

Hal itu ditegaskan Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH.MH, saat dihubungi Pasific Pos lewat via telepon, Minggu 17 Juli 2022, malam.

Kata Yunus Wonda, kasus pembantaian warga sipil di Kabupaten Nduga ini sudah sekian kalinya terjadi yang dilakukan KKB dengan kejam. Dan ini merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa, sehingga aparat keamanan diminta harus menindak tegas para pelaku pembantaian 10 warga sipil di Kampung Nogolait, Nduga.

“Ini adalah cara cara yang tidak berprikemanusiaan. Hentikan menembak masyarakat sipil, apa pun alasannya yang namanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang, itu tidak akan pernah dibenarkan di mata hukum dan Tuhan. Itu adalah cara cara yang tidak terpuji dan sangat kejam,”tandas Yunus Wonda.

Oleh karena itu, kata Yunus Wonda, atas nama pimpinan DPR Papua mengucapkan turut berduka terkait peristiwa pembantaian yang terjadi di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga yang dilakukan secara brutal oleh pihak KKB.

“Kami harap kepada semua pihak juga TNI/Polri, terutama dari pihak KKB harus bisa menghentikan yang namanya kekerasan di Papua ini. Karena kekerasan dan kekerasan itu akan terus melahirkan kekerasan yang baru. Ya kita harus bisa sepakat untuk menghentikan kekerasan itu. Apalagi dengan cara kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di Papua,” tekannya.

Sebab lanjut legislator Papua ini, masa itu akan terjadi, konflik di Papua akan terus terjadi. Sehingga harus bisa menahan diri semua dan harus bisa upayakan dialog dengan masyarakat Papua.

“Harus komunikasi, tidak bisa lakukan dengan cara cara kekerasan dan keji seperti itu hingga membuat orang yang tak berdosa jadi korban,” ujarnya.

Untuk itu, Penasehat Fraksi Partai Demokrat ini meminta KKB, TPM OPM harus hentikan cara membabi buta dengan menembak masyarakat sipil yang tak berdosa.

“Warga sipil tidak tahu apa apa. Jadi stop menembak masyarakat sipil sana sini. Kenapa mereka yang selalu jadi target dan terus jadi korban atas tindakan kekejaman kalian. Ini cara cara yang sangat tidak berprikemanusiaan, apa pun alasannya yang namanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang itu tidak akan pernah dibenarkan. Itu adalah cara cara yang tidak terpuji,”tegas Yunus Wonda dengan nada kesal.

Apalagi kasus kekerasan ini sudah berulang kali terjadi di Nduga, sehingga aparat penegak hukum diminta tindak tegas pelaku aksi penyerangan yang dilakukan KKB dibawa pimpinan Egianus Kogoya yang mengakibatkan 10 warga sipil tewas dan dua kritis.

“Tindakan brutal ini sudah sangat keji dan kejam. Apalagi ada seorang pendeta yang juga di tembak. Untuk itu harus diusut tuntas. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus tegas menindak kelompok yang dipimpin oleh Egianus kogoya,”tandasnya.

Untuk itu sebagai pimpinan DPR Papua, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para elit politik untuk duduk bersama dan berbicara mengenai penyelesaian Papua dengan aman dan baik. Artinya, harus ada solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah di Papua ini.

“Sampai kapan pertumpahan darah ini harus berakhir, air mata harus berhenti menetes. Sekarang kita malah banyak berbicara tentang pembangunan, infrastruktur dan berbicara tentang pemekaran, tapi kita tidak lihat dan tidak pernah fokus urgensi persoalan di Papua, itu apa?. Ini harus diselesaikan. Terutama pelanggaran HAM masih saja terus terjadi diatas tanah ini,” kata Wonda.

Menurutnya, untuk apa selalu bicara pembangunan dan pemekaran tapi kenyataannya rakyat masih banyak yang menderita. Bahkan rakyat yang selalu jadi korban atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak berprikemanusiaan.

“Untuk siapa kita bangun semua itu kalau rakyat yang selalu jadi korban. Hari ini gejolak di Papua belum berhenti, jadi harus ada cara, harus ada langkah dan harus ada solusi sebab ada yang harus dibicarakan khusus menyangkut keamanan di Papua ini. Sebab pemekaran tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Ditambahkan, jangan kita berfikir dengan pemekaran itu, maka dapat menyelesaikan masalah di Papua. Bukan cara itu, itu bukan solusi.

“Penyelesaian masalah masalah Papua dan Pelanggaran HAM dia harus punya ruang tersendiri, baru bisa selesai masalah Papua ini. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan menyampaikan turut berduka sedalam dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kami menghimbau kepada semua pihak untuk tetap bisa menahan diri,” tutup Politikus Partai Demokrat itu. (Tiara).