Jayapura,- Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur, Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua mengingatkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua untuk tetap bekerja secara profesional dalam melaksakan PSU pada 6 Agustus 2025.
Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 31 Agustus 2025, siang.
Namun ia juga menyampaikan adanya kekhawatiran akan kekurangan dana, jika PSU ini harus diulang kembali. Sebab, itu bakal menjadi sorotan utama bagi publik.
Apalagi lanjut H. Junaedi Rahim, jika saat ini anggaran cadangan sangat menipis. Untuk itu, Fraksi Pembangunan dan Keadilan DPR Papua ini mendesak agar PSU berjalan lancar dan terhindar dari kecurangan.
“Kami dari Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua berharap agar semua yang terlibat dan berkompeten terhadap PSU ini harus bekerja sesuai rambu-rambu KPU. Baik KPU, Bawaslu, Gakumdu, juga aparat kepolisian dan TNI harus bekerja profesional sesuai bidangnya agar PSU ini bisa berjalan dengan baik,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Bahkan, legislator Papua itu juga mengimbau kepada seluruh partai politik dan pasangan calon untuk mengawal proses PSU serta menghindari adanya praktik kecurangan.
“Semua penyelenggara pemilu tentunya rentan terhadap kecurangan jika diiming-iming oleh parpol atau calon kandindat. Namun, jika semua bekerja sesuai tupoksinya, kita bisa pastikan pilkada ini dapat berjalan baik,” tuturnya.
Ia menuturkan, jika saat ini partisipasi pemilih menjadi fokus utama dalam mencegah kecurangan. Sebab, berdasarkan pengalaman PSU sebelumnya menunjukkan partisipasi sangat rendah (hanya 20%), yang berpotensi disalahgunakan.
Selain tu, Junaedi Rahim yang juga merupakan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Jayapura mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik guna mencapai target partisipasi yang tinggi.
“Kami juga ingatkan agar pengawasan ketat dari semua pihak, termasuk kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap TPS,” tekannya.
Meski demikian, Junaedi juga berharap kepada masyarakat untuk tidak golongan Putih (Golput) pada PSU nanti. Ajakkan ini guna meminimalisir potensi kecurangan dan penyalahgunaan kartu undangan.
“Pemilihan Gubernur dilakukan lima kali setahun, sehingga kami harap masyarakat gunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin di Provinsi Papua,” ujarnya.
Tak hanya itu, Junaedi Rahim yang juga sebagai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom LKN) Provinsi Papua meminta kepada seluruh partai pendukung untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih pada PSU 6 Agustus 2025 nanti.
“Partai Pendukung harus berperan aktif untuk memberikan sosalisasi agar mereka datang berbondong-bondong ke TPS memberikan hak pilihnya. Pastikan masyarakat memilih Gubernur untuk memmpin negeri ini lima tahun ke depan,” tandas Junaedi Rahim. (Tiara).
