MERAUKE,- Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar menyampaikan keprihatinan atas terjadinya penurunan kualitas jaringan internet (Jarnet) di wilayah Papua Selatan, Selasa (9/8) sejak pukul 14.00 WIT. Padahal menurut pemberitahuan resmi yang beredar luas melalui SMS pelanggan, Telkom baru akan melakukan pemutusan jaringan sementara pada pukul 23.00 WIT.
Saat mengkonfirmasi hal tersebut dengan General Manager Telkom Witel Papua, pihaknya mendapat informasi bahwa gangguan bukan karena percepatan jadwal perbaikan melainkan putusnya jalur back up Fakfak–Ambon yang semula difungsikan untuk menopang trafik sementara saat jalur utama Sorong–Merauke dipersiapkan untuk perbaikan ternyata ikut mengalami kerusakan sehingga menyebabkan jaringan di Papua Selatan melemah lebih cepat.
“Ini menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat. Untuk itu kami meminta Telkom bersikap transparan dan menyampaikan penjelasan terbuka mengenai kondisi teknis yang sebenarnya,” ujar Charles Gomar. Ia menjelaskan, manajemen Telkom telah mengungkapkan kondisi yang terjadi dalam hal ini kondisi jalur kabel laut yang cukup kompleks.
Jalur utama Sorong–Merauke saat ini masih dalam rencana perbaikan sesuai schedule nasional. Sementara trafik dialihkan melalui jalur Fakfak–Ambon. Namun karena jalur Fakfak–Ambon juga terputus di dekat Ambon, maka beban jaringan di wilayah Papua Selatan tidak lagi dapat ditopang secara optimal. Gangguan ini juga berdampak di sebagian wilayah Papua Tengah di antaranya Nabire.
Namun Timika relatif lebih stabil karena memiliki kapasitas back up lebih besar dibanding Merauke. “Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya percepatan pembangunan jalur redundansi. Tanpa jalur cadangan yang memadai, setiap kali terjadi kerusakan, Papua Selatan selalu menjadi wilayah yang paling terdampak,” tegas Gomar.
Ia juga menekankan perlunya pernyataan resmi dari Telkom dan Telkomsel kepada publik agar masyarakat tidak salah paham. Keterbukaan informasi adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. “Kami berharap Telkom segera menyampaikan ke publik putusnya jalur Fakfak–Ambon ini dan memastikan bahwa komitmen perbaikan jalur Sorong–Merauke tetap berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Charles mengemukakan, Komisi II DPR Papua Selatan akan terus mengawal proses pemulihan jaringan, termasuk memastikan tiga hal pokok yaitu perbaikan jalur Sorong–Merauke sesuai jadwal pada 9–10 September dan 12–14 September 2025.
Ketersediaan jalur redundansi agar Papua Selatan tidak lagi mengalami lumpuh total setiap kali terjadi gangguan. Penyediaan alternatif komunikasi seperti posko internet dan back up satelit yang layak selama proses pemeliharaan berlangsung.
“Papua Selatan adalah garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi kita biarkan wilayah perbatasan ini terisolasi secara digital. Gangguan berulang sejak 2018 harus menjadi peringatan keras bagi Telkom untuk menempatkan Papua Selatan sebagai prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” tegasnya.
Charles mengajak masyarakat tetap tenang dan bersabar dalam menghadapi gangguan yang sedang terjadi, seraya menegaskan komitmen DPR Papua Selatan untuk terus mengawal kepentingan rakyat. “Kami hadir bersama rakyat Papua Selatan, memastikan hak masyarakat atas akses telekomunikasi yang adil, merata dan berkelanjutan segera terwujud dan beharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(iis)
