SUGAPA – Secara regional, Kabupaten Intan Jaya masih terus bergulat dengan berbagai permasalahan pembangunan. Terutama masalah konflik, inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran. Namun satu hal positif yang perlu disyukuri, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.
“Saya memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan TNI/Polri karena setelah ini kita akan memulai agenda seleksi keanggotaan DPRK pengangkatan dan pemilihan kepala daerah. Kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST, dalam sambutannya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025, di Sugapa, Rabu (27/3/24) lalu.
Memperhatikan kondisi itu, lanjut Pj Bupati Apolos Bagau, maka prioritas pembangunan tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang tinggi. Sehingga distribusi pendapatan perkapita merata diseluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Disamping mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 2025, kita masih terus diperhadapkan dengan malasah inflasi, stunting, kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu fokus dan prioritas RKPD 2025 disamping dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan dalam rangka penanganan inflasi, penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan penurunan angka pengangguran.
Keempat prioritas itu merupakan prioritas nasional yang selalu dan terus menerus mendapat perhatian serius pemerintah. Dan pada setiap evaluasi kinerja Pj. Bupati keempat prioritas tersebut selalu menjadi atensi tim evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri.
“Berkenaan dengan hal tersebut saya minta perhatian saudara-saudara kepala SKPD untuk benar-benar memperhatikan dan memformulasikan keempat prioritas tersebut ke dalam program/kegiatan prioritas 2025 dengan indikator sasaran yang terukur. Saya mau alokasi anggaran penanganan inflasi minimal 15% dari APBD termasuk yang dialokasi pada dana desa, alokasi penurunan stunting minimal 10%, alokasi penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 30% dan penurunan angka pengangguran 20%,” ujarnya.
Tambah dia, komposisi tersebut dinilai ideal dalam rangka meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jangan ada lagi OPD yang menyusun perencanaan pembangunan 2025 berbasis pemenuhan belanja aparatur saja, namun belanja publik kecil.
“Saya minta kepada Bappeda dan TAPD betul-betul mencermati setiap program/kegiatan yang diusulkan OPD memiliki daya ungkit yang besar dalam mendorong kemandirian masyarakat serta mampu mendorong pentingkatan produktivitas masyarakat melalui peningkatan produk domestik regional bruto,” tambahnya. (ros)
