Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pertanian dan Pangan menanggapi temuan legislator DPR Kota Jayapura terkait bantuan pangan berupa beras yang masih tersimpan di gudang Perum Bulog Papua saat melakukan inspeksi pada Maret lalu.
Diketahui hasil inspeksi legislator DPR Kota Jayapura pada Maret lalu ditemukan 1.500 ton beras bantuan pangan yang belum disalurkan.
Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Luna Daimboa menjelaskan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas secara resmi melakukan penundaan program intervensi beras yakni bantuan pangan beras.
“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, sesuai surat dari Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog se Indonesia,” kata Luna di Jayapura, Rabu (30/4/2025).
Luna mengatakan, pada 2024, pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program bantuan pangan beras berlanjut di 2025, namun pada awal tahun ini, setelah rapat koordinasi terbatas, instruksi dari Bapanas untuk menunda penyaluran.
Dikutip dari laman badanpangan.go.id, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) secara resmi melakukan penundaan program intervensi beras yakni bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog. Warkat bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari ini merupakan tindak lanjut hasil Rakortas Bidang Pangan pada 31 Januari lalu.
“Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” terang Arief.
Arief menambahkan, kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan instruksi dari Bapanas untuk penyaluran beras bantuan pangan.
Kendati begitu, Mustari memastikan beras tersebut tetap dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi lantaran pihaknya melakukan perawatan terus menerus.(Zulkifli)
