Jayapura — Demokrasi di Papua dinilai masih menyimpan banyak pekerjaan rumah, terutama terkait kebebasan pers dan partisipasi politik. Hal itu mengemuka dalam Forum Grup Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Rabu (28/5/2025) di Jayapura.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait, yang mewakili Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong. FGD menghadirkan narasumber dari BPS Papua dan diikuti oleh perwakilan partai politik, akademisi, serta insan pers.
Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina, menjelaskan bahwa IDI merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi demokrasi suatu daerah.
“Dengan indeks ini, kita bisa melihat gambaran kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan kapasitas lembaga di Papua,” ujarnya.
Adriana menekankan bahwa BPS juga merujuk pada pemberitaan media massa dalam penyusunan IDI. “Kualitas informasi publik dan kebebasan pers turut memengaruhi nilai IDI,” katanya.
Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Papua, Raehanna Lampong, mengatakan bahwa proses penyusunan IDI tidak sekadar berbasis angka, namun perlu verifikasi melalui diskusi terbuka dengan para pemangku kepentingan.
“FGD ini menjadi sarana memverifikasi data agar tidak hanya berdasar opini. Hasil IDI akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan nasional,” jelasnya.
Menurutnya, hasil FGD ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos yang juga Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireuw, mengungkapkan bahwa demokrasi Papua masih menghadapi tantangan besar.
“Indeks kebebasan pers kita sangat rendah. Banyak persoalan, mulai dari kekerasan terhadap jurnalis hingga minimnya pemahaman aparat terhadap tugas pers,” ujar Lucky.
Ia mencontohkan kasus penyerangan kantor redaksi Jubi dengan bom molotov, serta insiden kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi di Nabire tahun 2024.
“Respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat juga kerap menimbulkan ketegangan. Kedewasaan politik dan kesiapan aparat sangat menentukan naik turunnya IDI kita,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Papua, Leo Siahaan, menyoroti pentingnya peran partai politik dalam memperkuat demokrasi.
Menurutnya, bantuan keuangan untuk partai politik saat ini masih sangat kecil, yakni hanya Rp1.200 per suara. “Angka itu jauh dari cukup, apalagi untuk pendidikan politik. Idealnya bantuan ditingkatkan menjadi Rp8.000 sampai Rp10.000 per suara,” kata Leo.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Apedius Mote, turut menegaskan rendahnya skor IDI Papua. Ia menyebut FGD seperti ini penting untuk memberi masukan konkret kepada pemerintah.
“Semua stakeholder harus tahu pentingnya kegiatan ini karena indeks demokrasi juga menjadi indikator utama kinerja pemerintah,” ujarnya.
Melalui FGD ini, diharapkan akan ada sinergi antarpihak dalam memperbaiki kualitas demokrasi Papua, mulai dari peningkatan kebebasan pers, pendidikan politik, hingga peran aktif masyarakat dalam pembangunan demokratis yang inklusif.
Diketahui, IDI Papua menunjukkan perbaikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan data Kesbangpol Papua, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua 2023 mencapai 67,64 atau naik 0,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
