Fraksi NasDem: RKUA-PPAS Belum Menunjukkan Korelasi Dengan RPJMD dan Visi Misi Gubernur Papua
Jayapura,- Dalam pandangan umum, Fraksi NasDem DPR Papua menyoroti penyusunan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) APBD Papua Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Meraudje, ST, MT pada rapat paripurna II membahas Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2026 yang dilaksnakan di Ruang Sidang DPR Papua, pada Rabu malam, 10 Desember 2025.
Pada kesemptan itu, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme penyusunan anggaran sesuai regulasi dan memperbaiki sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa proses penyusunan RAPBD 2026 wajib berpedoman pada Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar seluruh tahapan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Faksi NasDem juga menilai RKUA-PPAS yang diajukan pemerintah belum menunjukkan korelasi dengan RPJMD serta visi dan misi Gubernur Papua, yang menekankan transformasi Papua baru, maju, dan harmonis.
Oleh karena itu, Fraksi NasDem menekankan penyusunan dokumen anggaran harus konsisten dengan arah pembangunan daerah.
“RKUA-PPAS harus selaras dan konsisten dengan visi Gubernur, terutama terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas SDM, pemantapan keamanan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta percepatan pembangunan wilayah 3T,” tegas Alberth Merauje saat menyampaikan pandangan Fraksinya.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui sektor jasa maupun pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam. Menurut Fraksi NasDem, langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian pembangunan Papua.
Bahkan, Pemerintah juga diminta menata dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, baik yang berada di Papua maupun di luar daerah. Pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional dan akuntabel sehingga dapat menjadi sumber penerimaan baru bagi provinsi.
Dalam struktur APBD 2026, Fraksi NasDem DPR Papua juga mencatat belanja pegawai mencapai Rp 969,98 miliar atau sekitar 43 persen dari total APBD.
“Fraksi NasDem menilai kondisi ini perlu segera dibenahi dengan melakukan penataan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi dan dokumen perencanaan,” tandas Alberth Merauje.
Fraksi NasDem juga menekankan, jika pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi fasilitas publik, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Infrastruktur yang produktif dinilai dapat memperkuat PAD dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara terkait Anggaran Otonomi Khusus Papua, Fraksi NasDem DPR Papua mengingatkan bahwa dana Otsus harus diprioritaskan untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Bahkan, Fraksi NasDem DPR Papua menegaskan komitmen politik partai dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus bagi Papua, demi mempercepat afirmasi perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) dan seluruh masyarakat Papua.
Diakhir laporannya, Albert Merauje menyampaikan bahwa Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran Otsus Papua harus diprioritaskan pada sektor sektor strategis, yakini pelayanan kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, Fraksi NasDem berharap mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.
“Demikian pandangan umum Fraksi Partai NasDem dan ini sebagai komitmen politik dari Partai NasDem dalam implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk mempercepat afirmasi perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan diatas tanah Papua,” tutup Alberth Merauje. (Tiara).