Jayapura,- Fraksi NasDem DPR Papua menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Pertanggungjawavan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Selasa siang, 15 Juli 2025.
Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M, MH saat menyampaikan pandangan umum fraksinya mengatakan bahwa,
Fraksi NasDem lebih fokus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
“Setelah melakukan telaan secara mendalam dan objektif terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, maka Fraksi NasDem DPR Papua menyampaikan catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua,”tandasnya
Untuk itu, kata Cintiya, pandangan Fraksi NasDem merujuk pada pidato Gubernur Papua yang menjelaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 bahwa kinerja pendapatan daerah terlaksana dengan efektif, dengan realisasi sebesar Rp.3,059 triliun atau 100,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp.3,044 triliun.
“Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp.2,381 triliun dengan kontribusi sebesar 77,84 persen dari total pendapatan daerah, diikuti pendapatan asli daerah sebesar Rp.674,49 milyar atau 22,05 persen dan lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp.3,34 milyar atau 0,11 persen,” jelasnya.
Terhadap belanja daerah, kata Cintiya, dengan membandingkan antara anggaran belanja yang direncanakan dan yang direalisasikan sampai akhir tahun, telah menunjukkan kinerja yang baik.
“Dimana realisasi penyerapannya mencapai 89,34 persen atau sebesar Rp.3,802 triliun. Lebih baik dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 yang hanya terealisasi sebssar 88,72 persen,” ungkapnya.
Terkait dengan pembiayaan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 kata Cintiya, itu terdiri dari penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka penyertaan modal pemerintah daerah.
Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun Cintia tekankan, meskipun Pemerintah Provinsi Papua mendapat opini WTP, akan tetapi Fraksi Partai NasDem DPR Papua memberikan beberapa catatan kritis diantaranya adalah Fraksi Partai NasDem menilai bahwa realisasi anggaran yang direncanakan oleh setia OPD kurang sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA).
“Sehingga meninggalkan SILPA, utang pada pemerintah daerah disetiap tahun anggaran,” ujar mantan Ketua DPR Kabupaten Jayapura itu.
Selain itu, Fraksi NasDem mencermati postur anggaran tahun 2024, anggaran belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) jauh lebih besar dari belanja publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efesien anggaran yang peruntukkannya lebih besar pada pelayanan publik/masyarakat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi NasDem menilai APBD tahun anggaran 2024, aspek kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Papua.
Dengan demikian, kata Cintiya Talantan, Fraksi NasDem mohon kepada Pemerintah Daerah agar temuan – temuan sesuai laporan hasil pemeriksaab BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 segera ditindaklanjuti secara serius dan bertanggungjawab.
“Hal tersebut untuk menghindari temuan temuan serupa pada tahun anggaran berikutnya,”ujar Cintiya.
Cintya menambahkan, dengan pandangan umum Fraksi NasDem ini, pihaknya menyampaikan bahwa sebagai komitmen politik dari partai NasDem dalam implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk mempercepat afirmasi, perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua dan pe duduk Papua pada umumnya.
“Demi mewujudkan kesejahteraan di atas tanah Papua, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan fungsi dan tugas kita dengan sebaik baiknya,”tandas Cintiya. (Tiara)
