Enam Provinsi di Tanah Papua Deklarasikan Pengelolaan Kolaboratif untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan
MANOKWARI – Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua menandatangani piagam Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan M.Si, dalam sambutannya mengatakan pihaknya sudah memulai kesepakatan berkelanjutan bersama Papua dan Papua Barat. Namun karena adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi 6 provinsi, kita harus melanjutkan sinergi dan koordinasi.
Kesepakatan ini dibangun melalui rangkaian pertemuan dan konsolidasi yang dimulai sejak 2025, dengan tujuan agar Papua dikelola sebagai satu kesatuan bentang hidup ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang utuh, sehingga arah pembangunan berkelanjutan lintas provinsi selaras dengan visi Papua Emas 2041 (Rancangan Induk Pembangunan Papua/ RIPP), untuk Tanah Papua yang maju, mandiri dan bermartabat.
Tanah Papua, sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh terbesar di kawasan Asia-Pasifik, kini berada pada titik krusial dalam menyeimbangkan tanggung jawab konservasi global dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menginisiasi rangkaian agenda strategis melalui pendekatan Joined-up Government yang berpuncak pada Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua.
“Inisiatif kolaborasi tidak berhenti diupayakan di Tanah Papua, kami menjajaki kembali melalui 9 pesan Lembah Baliem. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi di Tanah Papua bisa sejalan dengan semangat kerjasama yang selama ini dibangun melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua,” ucap Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan M.Si pada sambutannya.
Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua ini sebagai momentum strategis untuk menjembatani pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan. Melalui dukungan riset dan solusi iklim berbasis alam. Harapannya forum ini dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan stakeholder yang berorientasi jangka panjang dan berbasis bukti ilmiah.
Sehingga sejalan dengan visi Papua 2100 dan Deklarasi Manokwari, sinergi antara sains dan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati Papua berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum ini semakin relevan di tengah transisi pemerintahan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto serta pasca penyelenggaraan UNFCCC COP30 di Brasil, yang menempatkan Tanah Papua pada posisi strategis untuk mengonversi komitmen global menjadi aksi nyata di tingkat tapak.
Melalui inisiasi Papua Delivery Unit (Badan Kolaborasi), hasil-hasil utama dari Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions (NbCS) akan dirangkum dan diintegrasikan ke dalam rumusan kesepakatan bersama para Gubernur. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan komitmen politik dari enam Pemerintah Provinsi di Tanah Papua diperkuat oleh data dan temuan ilmiah yang kredibel, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bergantung pada deforestasi.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Konferensi Internasional ke-12 dan Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions (NbCS), yang dirancang untuk mempertemukan sains, kebijakan, dan komitmen politik dalam satu forum terpadu. Agenda ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Tanah Papua dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam sekaligus mendorong ekonomi non-deforestasi.