Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengagendakan rapat Paripurna dalam rangka penandatangan persetujuan bersama KUA dan PPAS serta penetapan Raperdasi tentang APBD tahun anggaran 2024, Selasa hari ini.
Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH. MH mengatakan telah membahas jadwal sidang paripurna dalam rapat badan musyawarah (Bamus). “Besok (hari ini) kita sudah gelar rapat paripurna, karena itu sesuai aturan,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat badan anggaran (Banggar) dewan dengan TAPD Pemprov Papua di Ruang Banggar DPR Papua, Senin, 20 November 2023 malam.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam rapat Banggar dengan TAPD Pemprov Papua, sudah mengagendakan sidang paripurna APBD induk tahun anggaran 2024.
“Kami melihat postur anggaran di pemerintahan, yang sebanarnya sangat minim dan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi fiskal daerah yang tidak memungkinkan. Namun kami dewan sepakat dengan kondisi fiskal daerah seperti itu, sehingga kita pun akan laksanakan sidang paripurna. Diprediksi dari anggaran Rp 2,9 triliun pada 2023 diperkirakan turun menjadi Rp 2,6 triliun. Artinya ada selisih angka yang signifikan dan itu memang berat sekali,”ungkapnya.
Kata Yunus Wonda, pihaknya melihat juga bahwa ada beberapa program atau kegiatan yang mestinya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, misalnya beasiswa anak-anaka Papua di luar negeri, tapi hari ini sekarang dikembalikan ke provinsi atau kabupaten/kota.
“Kabupaten/kota tidak mampu dan tidak seimbang dengan dana Otsus yang diterima begitu kecil untuk membiayai ratusan mahasiswa. Misalnya di Kota Jayapura ada 600 orang yang akan dibiayai. Jadi tidak seimbang dengan anggaran yang dimikili, dana Otsus yang diterima untuk membiayai anak anak mahasiswa ini tidak berbanding lurus, ini sangat pincang sekali. Padahal waktu itu Wamendagri menyatakan akan ditanggung semua oleh pemerintah pusat, tapi nyatanya hari ini tidak ada. Jadi kondisi keuangan Pemerintah Provins Papua untuk di tahun 2024, sangat minim sekali dan kondisi ini pasti akan berdampak ke semua sektor,” bebernya.
Lanjut dikatakan, hanya pemerintah pusat yang bisa memberikan solusi itu dengan memberikan tambahan anggaran. Pemrov Papua tidak bisa memberikan solusi. Apalagi dengan kondisi seperti ini, membuat Pemerintah Provisni Papua menjadi stag.
“Karena kebutuhan lebih tinggi dari pada pos anggaran hari ini. Dimana pos anggaran di 2024 itu sangat minim. Dengan Rp.2,6 triliun sekian itu sangat berdampak pada sektor lain. Pasti itu sangat berdampak sekali,” kata Yunus Wonda dengan nada khawatir.
Menurutnya, situasi ini terjadi setelah pemekaran terjadi, padahal awalnya pemekaran itu menjadi euforia tapi kondisi sekarang ini justru menyulitkan. “Aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dulunya misalnya 30 persen untuk pendidikan, tapi dengan anggaran sekarang pasti berat sekali. Ini sudah mengarah ke defisit anggaran dan kita harap pemerintah pusat mencari formula yang baik untuk selamatkan pemprov dan pemkab di Papua juga daerah pemekaran,” tegas Yunus Wonda.
Untuk itu Yunus Wonda menambahkan, yang bisa menunjang adalah PAD. Namun kini Papua tidak lagi menerima PAD dari Freeport, sehingga mesti mencari sumber-sumber lain dan tidak hanya berharap pada APBD, karena kalau DAU dan DAK itu agak susah sebab semua sudah ada posnya masing masing.
“Ya, kita memang tidak berharap terjadi defisit, tapi kami lihat pasti akan berdampak ke sana, tapi paling tidak pemerintah pusat segera mencari formula yang baik untuk menyelamatkan pemerintah. Baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, bahkan yang ada di tiga daerah pemekaran,” tandasnya. (Tiara).
