Jayapura – Bank Indonesia terus mendorong berbagai inisiatif transformasi digital di berbagai area, seperti pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), digitalisasi perbankan, dan perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendorong penggunaan transaksi non tunai di berbagai sektor strategis melalui program elektronifikasi pembayaran salah satunya elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Tercatat 542 Pemerintah Daerah, yaitu 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten telah menerapkan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
Cakupan elektronifikasi transaksi keuangan cukup bervariasi mulai dari Cash Management System (CMS), SP2D secara online, hingga penggunaan QRIS, uang elektronik, dan online banking. Elektronifikasi transaksi keuangan juga berlaku untuk penarikan pajak dan retribusi, serta belanja dan pengeluaran.
Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, perluasan kanal pembayaran digital, perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah merupakan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam digitalisasi ekonomi.
Dengan adanya penetapan roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang disusun pagi ini, maka seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua yang telah membentuk TP2DD akan memiliki acuan dalam upaya perluasan ekosistem digital, serta menjadi arah baru integrasi teknologi dalam pemerintahan di masa depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga menyampaikan penerapan digitalisasi bagi pemerintah daerah memiliki peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang lebih baik.
Bagi pelaku usaha, digitalisasi akan akan memberikan kesempatan baru dalam mendorong ekonomi non tambang melalui terbukanya inklusifitas ekonomi bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas usaha dan memperluas akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Dalam acara pembukaan Papua Digital Collaboraction telah dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen Papua Road to Digital, Jumat (12/11/2021).
Deklarasi secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Walikota Jayapura yang diwakili oleh Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Direktur Utama BPD Papua, Pimpinan Bank BUMN di Jayapura, dan perwakilan Pemerintah Daerah di Papua.
Penandatanganan komitmen ini merupakan wujud nyata Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah terbentuk di 29 Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, serta sebagai langkah awal dalam implementasi Roadmap TP2DD.
Ke depan, deklarasi komitmen Papua Road To Digital diharapkan mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital termasuk penerapan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi dan efisiensi pengeluaran, dan penguatan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.
Bank Indonesia melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan memperkuat pondasi bagi perekonomian Indonesia secara struktural.
