Anggota DPRK Nduga Nius Waker Kritik Keras Keputusan Internal PKS: “Kecewa dan Masyarakat Beri Warning Politik untuk PKS di Nduga”
Anggota DPRK Nduga, Nius Waker Kritik Keras Keputusan Internal PKS: “Kecewa dan Masyarakat Beri Warning Politik untuk PKS di Nduga”
Nduga — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nius Waker, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap keputusan Ketua Partai PKS Nduga, Alimi Gwijangge, yang mengusulkan Nipiyus Murib sebagai Ketua I DPRK Nduga.
Menurut Nius Waker, keputusan tersebut tidak mencerminkan suara konstituen, sebab pada pemilihan legislatif sebelumnya ia meraih 3.000 suara, jauh di atas Nipiyus Murib yang memperoleh sekitar 1.200 suara.
“Keputusan itu sangat tidak benar. Saya adalah peraih suara terbanyak, tetapi yang diusulkan justru orang yang hanya mendapatkan separuh suara saya. Ini mencederai demokrasi dan tidak menghargai aspirasi masyarakat,” tegas Nius Waker di Jayapura, Minggu (23/11/2025).
Masyarakat Iniye dan Sejumlah Distrik Sampaikan Warning Politik
Kekecewaan itu tak hanya datang dari Nius Waker. Sejumlah intelektual serta perwakilan masyarakat dari Distrik Iniye, termasuk masyarakat Nduga secara umum, ikut menyuarakan keberatan atas keputusan tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menilai PKS telah mengabaikan suara rakyat di beberapa daerah.
“Kami masyarakat Iniye, Wosak, Dal, dan beberapa distrik lainnya menyampaikan warning keras kepada PKS. Keputusan ini tidak menghargai masyarakat dan menunjukkan praktik-praktik yang kami anggap sebagai politik curang,” demikian pernyataan perwakilan masyarakat.
Mereka juga menyoroti bahwa praktik serupa sudah pernah terjadi sebelumnya, sehingga dianggap sebagai pola yang berulang.
Daftar Distrik yang Disebut Sebagai ‘Korban Politik PKS’
Perwakilan masyarakat menyebut tiga distrik yang dianggap mengalami ketidakadilan politik dalam perjalanan PKS di Kabupaten Nduga:
1. Distrik Dal (2017)
2. Distrik Iniye (2025)
3. Distrik Wupaga (2013)
Menurut mereka, peristiwa ini terus terjadi dan merugikan masyarakat lokal yang seharusnya dihargai suaranya.
“PKS sesungguhnya datang dari keluarga terdekat masyarakat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak warga merasa menjadi korban politik. Kami tidak bisa lagi menutup mata terhadap cara-cara yang kami anggap tidak baik ini,” ungkap salah satu tokoh.
“Lebih Baik PKS Dikubur dari Nduga”
Pernyataan masyarakat semakin tegas ketika menyebut bahwa kehadiran PKS di Nduga ke depan harus dievaluasi secara besar-besaran.
“PKS besok musim politik kami kasih warning. Lebih baik PKS dikubur dari Nduga. Tulisan dan pernyataan ini harus dibaca oleh pemimpin PKS, dari DPP sampai DPW,” ujar perwakilan masyarakat Iniye.
Mereka menyatakan bahwa keputusan yang dianggap tidak adil itu telah menimbulkan kekecewaan luas, utamanya di 29 distrik dan 246 kampung yang terdampak dinamika politik internal partai.
Nius Waker: Suara Rakyat Harus Jadi Dasar Keputusan Partai
Menutup pernyataannya, Nius Waker menegaskan bahwa jabatan Ketua I DPRK Nduga harusnya diberikan berdasarkan suara rakyat, bukan karena kedekatan atau keputusan sepihak.
“Partai harus menghargai suara rakyat. Saya tegaskan kembali, keputusan ini keliru dan saya bersama masyarakat menolak keras usulan tersebut,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PKS Nduga maupun Alimi Gwijangge belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut.