10 TAHUN JOKOWI GAGAL, 2 TAHUN PRABOWO BERHASIL: SIAPA BERANI MELAWAN OLIGARKI?

JOKOWI GAGAL, PRABOWO BERHASIL: UU PERAMPASAN ASET MENJADI BUKTI

Oleh: Habelino Sawaki, S.H., M.Si. (Han)

Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan. Setelah bertahun-tahun menjadi wacana, Indonesia kini memiliki instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara mengambil kembali aset hasil kejahatan.

Namun, ada pertanyaan politik yang tidak boleh dilupakan: mengapa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, undang-undang ini tidak berhasil diselesaikan, sementara di era Prabowo akhirnya disahkan?

Jokowi memiliki dua periode kekuasaan, koalisi besar, dan dukungan politik yang kuat. Pemerintahannya mampu mengesahkan berbagai regulasi strategis, tetapi UU Perampasan Aset tidak pernah menjadi prioritas yang berhasil dituntaskan.

Ini bukan sekadar persoalan birokrasi. Ini adalah persoalan keberanian dan prioritas politik.

Dalam politik, pemimpin dinilai bukan hanya dari apa yang dibangun, tetapi juga dari apa yang berani diperjuangkan. Pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan citra, tetapi pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian menghadapi kepentingan yang jauh lebih besar.

Prabowo, dalam dua tahun pemerintahannya, berhasil membawa agenda yang telah lama tertunda ini melewati proses legislasi hingga disahkan. Ini merupakan capaian politik yang patut diapresiasi.

Namun, jangan berhenti pada ketukan palu DPR. UU Perampasan Aset harus benar-benar digunakan untuk memulihkan kekayaan negara, bukan menjadi alat politik untuk menyerang lawan dan melindungi kawan.

Thomas Hobbes menggambarkan negara sebagai kekuatan yang harus mampu menjamin ketertiban. Negara tidak boleh kalah oleh mereka yang memiliki uang, koneksi, dan kekuasaan.

Koruptor harus takut terhadap hukum, tetapi rakyat tidak boleh takut terhadap negara.

Sepuluh tahun Jokowi memberikan pelajaran bahwa kekuasaan besar tidak otomatis melahirkan keberanian politik. Dua tahun Prabowo memberikan momentum bahwa agenda yang lama tertunda akhirnya dapat diselesaikan.

Jokowi gagal menuntaskannya. Prabowo berhasil mengesahkannya. Namun, sejarah baru benar-benar berpihak kepada Prabowo apabila undang-undang ini berani diterapkan kepada siapa pun, termasuk orang-orang di lingkaran kekuasaannya sendiri.

Sebab, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa keras ia berbicara tentang koruptor, melainkan seberapa berani ia mengambil kembali uang rakyat yang dirampas.

Negara tidak boleh menjadi pelindung oligarki. Hukum tidak boleh tunduk kepada uang. Dan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti menjadi pencitraan.

Related posts

Mutu Pendidikan Papua Tidak Akan Berubah Jika Etos Kerja Guru Terus Diabaikan

Fani

Urgensi Penegakan Etika Dalam Pelayanan Kesehatan

Jems

Jangan Sandera Masa Depan Yahukimo dengan Ketakutan!

Fani

Kami Lelah Melihat Saudara Sendiri Jadi Korban

Fani

Kolaborasi Guru BK dan Kepala Sekolah: Kunci Membangun Generasi Papua yang Berkarakter

Fani

Bank Indonesia Pegang Peranan Penting Ketahanan Ekonomi Negara

Fani

Leave a Comment