Jangan Sandera Masa Depan Yahukimo dengan Ketakutan!
Oleh: Markus Siep (Pemuda Asli Yahukimo)
Tahun 2026 hampir berakhir, namun catatan kelam kekerasan di Kabupaten Yahukimo justru semakin panjang dan meresahkan. Bagaimana daerah kita mau melangkah maju jika dalam kurun waktu setahun saja terjadi hingga 50 kali aksi kekerasan bersenjata—mulai dari 28 kali penyerangan, 10 kali kontak tembak, 8 aksi pembakaran, hingga 4 kali gangguan keamanan lainnya? Angka ini bukan sekadar deretan statistik, melainkan gambaran nyata betapa mencekamnya situasi yang harus dihadapi masyarakat setiap hari.
Hal yang paling menyakitkan dan sulit diterima akal sehat adalah fakta bahwa masyarakat sipil justru menjadi korban paling banyak. Sepanjang tahun ini, tercatat 9 warga sipil meninggal dunia dan 25 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rangkaian kekerasan bersenjata tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah warga biasa yang tidak memiliki urusan dengan senjata—mulai dari pedagang, tukang ojek, pekerja bangunan, hingga tenaga pelayanan publik yang selama ini membantu menggerakkan roda kehidupan di Dekai dan sekitarnya.
Lebih memprihatinkan lagi, banyak di antara korban yang diserang dan dibunuh semata-mata karena mereka adalah warga pendatang atau Non-OAP. Kita harus berani jujur dan tegas mengatakan: menyerang warga sipil tak bersenjata hanya karena perbedaan asal-usul dan identitas kesukuan adalah tindakan rasis yang memalukan. Perilaku kebencian berbasis ras seperti ini tidak memiliki tempat di mana pun di dunia, bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal, dan mencederai jati diri orang Papua yang menjunjung tinggi persaudaraan serta kasih.
Pertanyaan besarnya sekarang: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua kekacauan ini? Jawabannya jelas: bukan rakyat Yahukimo! Akibat teror yang terus berulang, banyak guru, tenaga kesehatan, dan pekerja memilih mengungsi demi menyelamatkan nyawa. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat asli sendiri—pembangunan infrastruktur terhambat, sekolah-sekolah sepi, pelayanan puskesmas terganggu, dan harga kebutuhan pokok melambung karena jalur logistik terganggu. Sangat naif jika ada pihak yang berteriak soal kemerdekaan atau membela martabat orang Papua, sementara kelakuannya di lapangan justru menebar teror, membakar fasilitas umum, dan membuat rakyatnya sendiri hidup dalam ketakutan.
Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, kita juga patut mempertanyakan di mana peran dan ketegasan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan warganya. Pemerintah daerah tidak boleh terus bersikap pasif atau sekadar mengeluarkan pernyataan normatif setiap kali jatuh korban. Rakyat membutuhkan langkah konkret, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat yang ketakutan, serta kerja sama nyata bersama tokoh adat dan tokoh gereja untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini.
Jika situasi ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa sikap tegas dari semua elemen di Yahukimo, sama saja kita membiarkan daerah ini mundur puluhan tahun ke belakang. Cukup sudah ketakutan di tanah ini. Masa depan anak-anak Yahukimo hanya bisa dibangun dengan kedamaian, pendidikan, dan rasa aman bagi siapa pun yang bekerja jujur di atas tanah ini—bukan dengan peluru dan kebencian.
