Sinergi Fasilitasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan PAUDHI Dan Program Wajar 1 Tahun, Digelar Rakor Lintas Sektor

MERAUKE-Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Merauke, TP PKK dan HIMPAUDI mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka sinergi fasilitasi pemenuhan 8 indikator layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Interogatif (PAUDHI) di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan implementasi program Wajib Belajar (Wajar) 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Merauke, bertempat di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Rabu (18/11).

 

Selain berdiskusi dan dan finalisasi regulasi bupati tentang Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah, dalam pertemuan tersebut juga turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama layanan 8 indikator PAUDHI pada Satuan PAUD. Adapun beberapa OPD yang dilibatkan antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas PUPR.

 

Dalam kesempatan itu Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mereka yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pendidikan, per Agustus 2026, angka anak tidak sekolah khusus Kabupaten Merauke mencapai 9 ribu lebih.

 

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi presiden telah mewajibkan program Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah. Oleh sebab itu ia mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah berkomitmen mendukung pendidikan di Kabupaten Merauke dan bersedia hadir guna merumuskan rancangan peraturan bupati.

 

“Ini akan menjadi aturan pelaksanaan di Kabupaten Merauke terutama untuk mengawal operasional pendidikan usia dini. Untuk itu dukungan OPD sangat diharapkan melalui tupoksi masing-masing, bersama-sama mengawal generasi penerus, anak bangsa, terutama yang tergolong usia pra sekolah. Paling tidak ketika akan mengenyam pendidikan SD dan jenjang selanjutnya, mereka sudah mendapatkan pembelajaran dan pengenalan di lingkungan pra sekolah, “terang Romanus.

 

Sementara itu Nofa Gebze selaku Bunda PAUD Kabupaten Merauke sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Merauke menegaskan, program nasional Wajib Belajar 1 Tahun sangat penting dilakukan mengingat yang dididik adalah anak-anak yang tengah berada pada fase usia emas.

 

“Mohon dukungan dari seluruh OPD terkait agar program nasional juga bisa kita laksanakan di daerah. Hari ini kita telah merumuskan peraturan bupati, semoga ini dapat dilaksanakan dengan baik, ” ujar Nofa. Ia mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait pentingnya Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah.(iis)

Related posts

Dukung Ketahanan Pangan, Kodim Jayawijaya Turun Hadiri Panen Raya Padi

Fani

Polisi Periksa Saksi dan Kumpulkan Barang Bukti usai Evakuasi Jenazah Pekerja Bangunan di Yahukimo

Fani

Enam Personel TNI AD Dievakuasi dari Kepungan Massa di Yalimo, Tiga Di antaranya Terluka

Fani

Pemprov Papsel Ajak Masyarakat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan 

Bams

Bupati Waropen Dorong Jalan Pantura untuk Buka Konektivitas Wilayah 3T

Bams

Kemas Tiga Pelatihan Sekaligus, DEKRANASDA Merauke Bidik Perajin OAP

Bams

Leave a Comment