Politisi Partai NasDem Soroti PJU Belum Maksimal Disejumlah Ruas Jalan, Pemkot Diminta Segera Atasi 

Jayapura, – Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur jalan dan jembatan, Dr. Ir. Alberth Merauje, A. Md, Tek, ST, MT, IPM menyoroti sejumlah ruas jalan di Kota Jayapura tak memiliki lampu jalan sehingga hal tersebut dinilai sangat mengganggu dan dapat memicu tindak kriminalitas.

 

Untuk itu, menjelang perayaan Minggu Advent, Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Alberth Merauje meminta Pemerintah Kota Jayapura segera atasi dan memastikan seluruh ruas jalan di wilayah Kota Jayapura memiliki penerangan yang memadai.

 

“Kami mengapresiasi kesiapan PLN dalam menjamin pasokan listrik masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru),” ujar Alberth kepada media usai kegiatan kunjungan kerja dan koordinasi Komisi IV DPR Papua ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Papua dan Papua Barat di Jalan Percetakan, Kota Jayapura, Kamis, 12 November 2026.

 

Hanya saja pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih belum maksimal di sejumlah titik di Kota Jayapura.

 

Pasalnya, kata Alberth, di beberapa ruas jalan, seperti kawasan Ring Road, Jembatan Merah menuju Holtekamp, hingga sejumlah jalan lingkungan dan kawasan permukiman, masih ditemukan dalam kondisi gelap akibat lampu penerangan yang tidak berfungsi atau belum memadai.

 

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Jayapura, Dapil 1 Distrik Muara Tami, Abepura dan Heram saya ingin menyoroti persoalan penerangan jalan. Sebab salah satu visi dan misi Bapak Wali Kota adalah menjadikan Kota Jayapura sebagai kota yang terang. Karena dengan penerangan yang baik, kita bisa menekan berbagai gangguan sosial, seperti peredaran miras, narkoba, tindak kriminalitas, hingga kecelakaan lalu lintas,” tandas politisi Partai NasDem itu.

 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak PLN, lanjut Alberth, persoalan penerangan jalan umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

 

“Sementara itu, PLN juga setiap bulan memungut dan menyetorkan pajak penerangan jalan dari rekening listrik masyarakat kepada Pemerintah Kota Jayapura,” jelasnya.

 

Ia mengungkapkan, bahwa penerimaan pajak penerangan jalan tersebut rata-rata mencapai lebih dari Rp4 miliar setiap bulan. Bahkan, hingga Oktober 2026, total setoran pajak penerangan jalan dari PLN kepada Pemerintah Kota Jayapura disebut telah mendekati Rp47 miliar.

 

“Uang itu merupakan pajak masyarakat yang dibayarkan melalui rekening listrik setiap bulan. Karena itu, pemerintah kota harus memperhatikan dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat melalui penyediaan penerangan jalan, termasuk sampai ke kawasan permukiman dan wilayah pinggiran kota,”ungkapnya.

 

Ia pun mencontohkan kondisi penerangan di kawasan Ring Road yang menggunakan fasilitas tenaga surya atau solar cell.

 

Menurutnya, fasilitas tersebut perlu diperiksa dan diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Begitu pula dengan ruas jalan dari Jembatan Merah menuju Holtekamp yang membutuhkan tambahan penerangan agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman.

 

Kendati demikian, Alberth mengingatkan bahwa persoalan penerangan jalan berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.

 

“Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 25 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan alat penerangan jalan,” terangnya.

 

Menurutnya, kondisi jalan yang gelap dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Karena itu, pemerintah melalui instansi teknis terkait harus memperhatikan dan memastikan fasilitas penerangan jalan berfungsi dengan baik.

 

Namun Alberth berharap, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan mengoptimalkan seluruh fasilitas penerangan jalan.

 

Ia juga secara khusus meminta agar sebelum 25 Desember 2026, seluruh ruas jalan di Kota Jayapura, baik jalan nasional, provinsi maupun jalan kota, sudah dalam kondisi terang.

 

“Jangan sampai masyarakat terus mengeluhkan jalan yang gelap, sementara mereka setiap bulan juga membayar pajak penerangan melalui rekening listrik. Pemerintah harus menjalankan tanggung jawabnya karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan penerangan jalan,” tegas Alberth.

 

Kata Alberth, meski penerangan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi hal itu juga berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan masyarakat.

 

“Jalan yang gelap berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, terutama ketika kendaraan mengalami kerusakan atau berhenti di badan jalan tanpa terlihat jelas oleh pengendara lain,” katanya.

 

Alberth Merauje menilai, kondisi jalan yang terang akan membantu menekan risiko kecelakaan, tindak kriminalitas, serta berbagai gangguan sosial lainnya.

 

“Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan merayakan Natal serta Tahun Baru, dengan lebih aman dan nyaman,” ucapnya.

 

Alberth Merauje menambahkan, memasuki minggu-minggu Advent dan perayaan Natal dan Tahun Baru, diharapkan Kota Jayapura benar benar terang

 

“Masyarakat sudah membayar pajak, sehingga pemerintah tinggal memastikan tanggung jawabnya dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan kedamaian dalam menyambut Natal dan Tahun Baru,”pungkasnya. (Tiara).