Usai Kepala Puskesmas Dilantik, Ketua Komisi C DPRK Yahukimo Desak Pemerintah dan TNI-Polri Cari Solusi Penerbangan ke 50 Distrik

Yafet Saram Juga Soroti Pemadaman Listrik Selama 3 Minggu dan Persoalan Keamanan

 

YAHUKIMO — Ketua Komisi C DPRK Yahukimo, Yafet Saram, mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama TNI-Polri, DPRK, pihak penerbangan dan seluruh unsur masyarakat duduk bersama mencari solusi atas terhambatnya akses penerbangan menuju 50 distrik di Kabupaten Yahukimo.

 

Desakan tersebut disampaikan Yafet menyusul pelantikan puluhan kepala puskesmas dan kepala pustu yang diharapkan segera menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Namun, menurutnya, pelantikan akan kehilangan makna apabila para tenaga kesehatan tersebut tidak dapat berangkat ke tempat tugas karena keterbatasan penerbangan.

 

Yafet mengatakan, dirinya telah menjabat sebagai Ketua Komisi C yang membidangi pendidikan dan kesehatan sejak periode pertama selama lima tahun dan kembali dipercaya menduduki posisi yang sama pada periode kedua.

 

Menurutnya, pelayanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo memiliki tantangan sangat kompleks karena kondisi geografis wilayah tersebut.

 

Dari 51 distrik yang ada, satu distrik berada di ibu kota kabupaten, yakni Distrik Dekai, sementara 50 distrik lainnya tersebar di berbagai wilayah yang sebagian besar hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara.

 

“Kita melihat bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo itu rumit, sulit, dan mungkin menjadi salah satu pelayanan yang paling sulit di Indonesia. Pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan akses pemerintahan di 50 distrik sebagian besar melalui pesawat udara,” kata Yafet dalam panggilan telepon kepada Pasificpos, Minggu (9/8/2026).

 

Apresiasi Komitmen Bupati-Wakil Bupati, Yahukimo Sehat dan Yahukimo Cerdas

 

Meski menghadapi tantangan geografis dan akses yang sangat kompleks, Yafet memberikan apresiasi terhadap komitmen Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Esau Miram yang menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dalam visi dan misi pemerintahan.

 

Menurutnya, komitmen tersebut harus mendapat dukungan seluruh pihak agar program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke 50 distrik.

 

Ia menyebut visi “Yahukimo Cerdas” dan “Yahukimo Sehat” sebagai misi besar yang harus diwujudkan bersama.

 

“Pendidikan Yahukimo cerdas dan kesehatan Yahukimo sehat menjadi misi besar yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati. Pemerintah punya keinginan agar pendidikan di Yahukimo bisa berkembang dengan baik seperti daerah lain di Indonesia, secara khusus di Papua,” ujarnya.

 

Yafet menilai, komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan nyata di lapangan. Karena itu, keberadaan tenaga pendidikan dan kesehatan di setiap distrik menjadi sangat penting.

 

Kepala Puskesmas Sudah Dilantik, Harus Bisa Berangkat

 

Yafet mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang telah melakukan pelantikan dan evaluasi terhadap kepala-kepala puskesmas serta pustu. Menurutnya, hampir 32 kepala puskesmas serta kepala-kepala pustu telah dilantik untuk menjalankan tugas di berbagai wilayah Yahukimo.

 

“Pelantikan dan evaluasi jabatan adalah hal yang biasa dilakukan dalam pemerintahan. Kepala daerah mempunyai hak untuk melakukan evaluasi dan melantik orang-orang baru. Kita memberikan apresiasi kepada bupati dan wakil bupati yang telah melantik kepala-kepala puskesmas dan pustu,” kata Yafet.

 

Namun, ia menegaskan bahwa pelantikan harus diikuti dengan keberangkatan para pejabat tersebut menuju tempat tugas masing-masing.

 

“Setelah dilantik, yang pasti diharapkan pemerintah adalah mereka harus ke tempat tugas. Mereka harus mengabdi dan melayani masyarakat,” tegasnya.

 

Persoalannya, saat ini akses menuju 50 distrik masih mengalami hambatan akibat situasi keamanan dan terbatasnya penerbangan setelah kejadian penembakan dan pembakaran pesawat di Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pada 2 Juli.

 

Yafet mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh membuat seluruh wilayah Yahukimo kehilangan akses pelayanan.

 

Menurutnya, kondisi setiap distrik berbeda. Ada wilayah yang membutuhkan perhatian keamanan, tetapi ada pula distrik yang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

 

“Karena terjadi di satu distrik atau distrik yang lain, jangan sampai semua penerbangan kemudian dibatasi ke seluruh Kabupaten Yahukimo. Ini menjadi hambatan besar yang harus dipertanggungjawabkan bersama,” katanya.

 

Ia bahkan mengkhawatirkan dampak langsung kondisi tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

 

“Di sana ada masyarakat yang sakit, ada ibu-ibu hamil yang memang harus ditolong, ada yang sampai mau operasi tetapi tertahan karena kesulitan dengan penerbangan,” ujarnya.

 

Karena itu, Yafet meminta Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, Kapolres Yahukimo, serta Dandim 1715 Yahukimo melihat langsung kondisi riil di lapangan dan mencari jalan keluar agar pelayanan ke 50 distrik tetap berjalan.

 

Pemerintah, TNI-Polri dan Semua Pihak Harus Duduk Bersama

 

Yafet menilai persoalan penerbangan menuju 50 distrik tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRK, aparat keamanan, pihak penerbangan, pemerintah distrik hingga masyarakat harus duduk bersama menentukan mekanisme pelayanan yang aman.

 

Ia meminta pemerintah bersama TNI-Polri melakukan pemetaan wilayah secara lebih spesifik sehingga persoalan keamanan di satu distrik tidak secara otomatis menghambat pelayanan ke distrik lainnya.

 

Menurutnya, perlindungan terhadap penerbangan dan para pelayan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama.

 

Yafet secara khusus meminta kepala distrik, kepala kampung dan seluruh masyarakat ikut menciptakan rasa aman bagi pilot yang membawa pelayanan udara ke wilayah-wilayah Yahukimo.

 

Menurutnya, pilot, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan harus mendapatkan jaminan keamanan ketika menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

 

“Pemerintah daerah, DPR, kepala-kepala dinas, kepala distrik, kepala kampung, dibantu TNI dan Polri, harus ikut memberikan kenyamanan bagi pelayanan pesawat, para pilot, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan sehingga mereka merasa nyaman memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

 

Ia meminta kepala distrik dan kepala kampung tidak hanya menjadi bagian dari pemerintahan di wilayah masing-masing, tetapi juga ikut menjaga dan melindungi para pilot serta tenaga kesehatan dan pendidikan yang datang memberikan pelayanan.

 

“Jangan sampai pilot datang melayani masyarakat kemudian merasa tidak aman. Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan juga harus merasa aman ketika berada di tempat tugas. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

 

Yafet juga meminta gereja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh elemen masyarakat ikut mengambil bagian dalam menciptakan situasi yang kondusif.

 

Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa kehadiran pilot, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat di 50 distrik.

 

Pemadaman Listrik di Dekai Sudah Lebih dari Tiga Minggu

 

Selain persoalan penerbangan, Yafet menyoroti serius pemadaman listrik yang terjadi di ibu kota Yahukimo, Distrik Dekai.

 

Menurutnya, pemadaman yang telah berlangsung lebih dari tiga minggu tersebut sudah berdampak terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan hingga perekonomian masyarakat.

 

“Terjadi pemadaman listrik di ibu kota Dekai. Ini menjadi satu faktor penghambat bagi ASN yang ada di Yahukimo, tetapi sekolah-sekolah juga sudah mengalami gangguan. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele,” ujarnya.

 

Dampak pemadaman, kata Yafet, bahkan dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.

 

“Kios harus tutup. Buka jam delapan pagi, tutup jam empat atau jam lima sore. Jadi seakan-akan Yahukimo atau ibu kota Yahukimo ini ada dalam bahaya,” katanya.

 

Yafet mengatakan pihaknya memahami kendala yang dihadapi PLN. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pasokan bahan bakar mengalami hambatan masuk ke Yahukimo melalui jalur sungai akibat kondisi alam dan menurunnya debit air pada musim kemarau.

 

“Kami juga tidak bisa mempersoalkan kepada PLN karena mereka punya alasan yang jelas. Bahan bakar tidak bisa masuk melalui Pelabuhan Lokbon atau Yahukimo karena faktor cuaca dan faktor alam. Musim kemarau membuat air sungai turun sehingga menjadi kendala bagi teman-teman PLN,” katanya.

 

Meski memahami kendala tersebut, Yafet meminta PLN dan pemerintah tidak berhenti pada alasan teknis, tetapi segera mencari alternatif agar pasokan bahan bakar tetap dapat masuk dan listrik kembali menyala.

 

“Minimal PLN juga harus punya upaya, ikut dibantu melalui pemerintah, supaya ada cara lain. Melalui udara atau seperti apa, sehingga ini juga menjadi satu gangguan atau kendala yang dihadapi masyarakat Yahukimo,” ujarnya.

 

Dekai Harus Menjadi Tolok Ukur Keamanan 50 Distrik

 

Yafet juga menyoroti kondisi keamanan di ibu kota Yahukimo. Ia berharap Kapolres Yahukimo yang baru dapat segera memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Dekai.

 

“Kepada Pak Kapolres yang baru, saya berharap beliau bisa memastikan dan mendeteksi apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di ibu kota Dekai. Karena Dekai ini menjadi tolok ukur bagi 50 distrik lainnya,” ujarnya.

 

Ia menilai perlu dilakukan pemetaan secara jelas terhadap berbagai kelompok dan persoalan yang terjadi di lapangan agar penanganan keamanan tidak salah sasaran.

 

“Harus dideteksi, ini orang mabuk, ini anak jalanan, ini warga, ini siapa, ini pihak apa. Itu penting sehingga tidak salah penanganan, secara khusus di ibu kota Dekai,” katanya.

 

Menurut Yafet, kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan kepanikan.

 

“Hampir semua masyarakat menyampaikan bahwa mereka panik dan takut. Patroli lewat saja takut. Mobil patroli TNI atau Polri lewat, masyarakat ikut panik,” ujarnya.

 

Karena itu, ia mengimbau masyarakat dan aparat keamanan membangun kepercayaan bersama.

 

“Saya juga meminta kepada masyarakat, TNI dan Polri itu memberikan perlindungan bagi masyarakat Yahukimo. Mereka bukan datang sebagai musuh. Siapa pun yang datang ke Yahukimo harus saling bekerja sama, saling melindungi, dan ikut memberikan kenyamanan,” tegasnya.

 

Jangan Sampai 50 Distrik Kehilangan Hak Pelayanan

 

Yafet menegaskan, persoalan penerbangan dan listrik harus segera dicarikan solusi karena keduanya menjadi urat nadi pelayanan masyarakat Yahukimo.

 

Menurutnya, tanpa penerbangan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang telah dilantik akan kesulitan menjalankan tugas. Sementara tanpa listrik, pelayanan pemerintahan, pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat di ibu kota juga ikut terganggu.

 

Karena itu, ia kembali meminta seluruh pihak duduk bersama, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, TNI-Polri, PLN, pihak penerbangan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan.

 

Yafet menilai, keberhasilan program Yahukimo Sehat dan Yahukimo Cerdas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan tenaga kesehatan dan pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga ke distrik-distrik terpencil.

 

“Jangan biarkan masyarakat Yahukimo kehilangan hak mereka atas pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi. Pelantikan kepala-kepala puskesmas harus benar-benar diikuti dengan pengabdian kepada masyarakat. Mereka dilantik untuk mengabdi, tetapi bagaimana mereka bisa mengabdi kalau akses menuju tempat tugas tidak tersedia?” pungkas Yafet Saram.