Papua Tengah Susun Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
NABIRE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah menggelar koordinasi penyiapan data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan guna memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Kegiatan strategis yang berlangsung pada Rabu (20/05/2026), di Hotel Yahor Inn, Nabire ini bertujuan untuk memastikan validitas data ketenagakerjaan sebagai dasar utama dalam merancang perencanaan tenaga medis yang efisien, efektif dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., menegaskan kepemilikan data yang akurat dan selalu diperbarui merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.
Menurutnya, tujuan akhir dari agenda ini bukan sekadar mencetak tenaga kesehatan dalam jumlah banyak, melainkan mengarah pada perencanaan yang presisi, proses produksi yang adaptif serta pemerataan distribusi yang berkeadilan di seluruh fasilitas kesehatan.
Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat kondisi riil fasilitas kesehatan sekunder di Papua Tengah saat ini masih jauh dari kata ideal. Dari total 8 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang beroperasi di provinsi baru ini, tercatat baru 3 rumah sakit yang dinilai memiliki performa dan fasilitas cukup baik, yaitu RSUD Nabire, RSUD Mimika dan RSUD Paniai.
Ada pun RSUD Mulia di Kabupaten Puncak Jaya baru-baru ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Dinkes Provinsi Papua Tengah, sehingga kini berhasil memiliki 7 layanan spesialis dasar.
Kendati demikian, 4 rumah sakit daerah lainnya di Papua Tengah dilaporkan masih mengalami krisis tenaga spesialis yang cukup drastis. Berdasarkan data pemetaan terbaru, total kekurangan di sektor ini mencapai 27 dokter spesialis, yang meliputi spesialis anak, kandungan, bedah, penyakit dalam serta tiga penunjang dasar yang meliputi dokter spesialis anestesi, radiologi dan farmasi.
Dari sisi standardisasi mutu, 7 dari 8 RSUD di Papua Tengah sebenarnya sudah mengantongi akreditasi, di mana RSUD Mulia menjadi satu-satunya rumah sakit yang saat ini masih berproses untuk diakreditasi.
Tantangan yang tidak kalah pelik juga terlihat jelas di tingkat layanan kesehatan dasar atau Puskesmas. Dari total 148 Puskesmas yang tersebar di wilayah Papua Tengah, baru 127 Puskesmas yang statusnya teregistrasi secara resmi dan baru sekitar 60 hingga 70 faskes yang telah mendapatkan status terakreditasi.
Kondisi keterbatasan ini memerlukan perhatian khusus dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar mutu pelayanan di lini terdepan dapat diandalkan oleh masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, dari ratusan Faskes dasar tersebut, baru sekitar 12 Puskesmas saja yang telah memenuhi standar minimal kepemilikan 9 jenis tenaga kesehatan. Padahal, jika merujuk pada regulasi ideal yang berlaku, setiap Puskesmas seharusnya didukung oleh 13 jenis tenaga kesehatan yang berbeda.
Realitas ini diakui oleh pihak dinas kesehatan sebagai Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus segera dituntaskan secara bertahap melalui peta jalan perencanaan yang matang.
Secara akumulatif, Provinsi Papua Tengah saat ini masih mengalami defisit atau kekurangan sekitar 440 tenaga kesehatan untuk ditempatkan di tingkat Puskesmas.
Kekurangan tersebut meliputi 55 dokter umum, lebih dari 100 dokter gigi serta ratusan tenaga penunjang lainnya seperti tenaga sanitasi lingkungan, ahli gizi, ahli teknologi laboratorium medis (ATLM), kefarmasian dan petugas promosi kesehatan. Sementara itu, untuk formasi tenaga perawat, Dinkes mencatat jumlah ketersediaan yang ada saat ini sudah dinilai mencukupi kebutuhan wilayah.
Menyikapi ketimpangan tersebut, dr. Agus menyebut penyusunan dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ke depan wajib dilakukan melalui pendekatan institusi serta wilayah. Metode yang diadopsi adalah Analisis Beban Kerja (ABK) yang secara ketat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta standar ketenagaan minimal yang berlaku nasional. Hasil dari analisis beban kerja inilah yang nantinya akan dijadikan dasar legalitas dalam merumuskan kebijakan serta penyusunan rencana kebutuhan akhir dari pertemuan koordinasi ini.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap adanya peningkatan kepatuhan yang signifikan dari pemerintah kabupaten dalam memperbarui data kepegawaian kesehatan mereka secara berkala. Dengan dukungan basis data yang valid dan akurat, pemerintah daerah akan memiliki legitimasi serta posisi tawar yang lebih kuat untuk mengidentifikasi kekosongan formasi, menyusun formula kebijakan distribusi yang adil serta mendayagunakan tenaga kesehatan secara efektif sesuai dengan realitas objektif di lapangan.
Akselerasi pemenuhan komparatif SDMK ini dinilai semakin krusial mengingat lompatan besar pembangunan infrastruktur kesehatan di Papua Tengah kini tengah dipacu secara masif. Langkah taktis ini berjalan selaras dengan implementasi visi, misi dan program prioritas Gubernur Papua Tengah, yang berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, berkeadilan serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bumi Cenderawasih. (amd)