Kebijakan Efisiensi Sebabkan Belanja Pemerintah Pusat di Papua Terealisasi 64,70 Persen
Jayapura – Sampai dengan 30 November 2025, Belanja Negara di Papua terealisasi sebesar Rp50,86 triliun atau 78,73 persen dari pagu APBN 2025, menurun 9,49 persen dari periode yang sama di tahun 2024.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Kementerian Keuangan, Izharul Haq mengatakan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp12,36 trilun atau 64,70 persen dari pagu.
“Realisasi ini menurun 9,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya dalam konferensi pers realisasi APBN 2025 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Rabu (31/12/2025).
Izharul bilang, penurunan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden RI.
“Melalui efisiensi, pemerintah mengurangi belanja yang kurang efektif agar kualitas Belanja Negara meningkat dan dapat mendukung pelaksanaan program strategis,” ucapnya.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah pusat telah menyalurkan dana senilai Rp38,49 triliun atau 84,62 persen dari pagu kepada pemerintah daerah di seluruh Papua.
“Secara keseluruhan, TKD telah tersalurkan lebih dari 70 persen pada masing-masing jenis TKD, kecuali Dana Desa yang baru tersalurkan sebanyak 57,20 persen,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Izharul mengungkapkan, dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, program Koperasi Desa Merah Putih telah menghasilkan 4.696 unit koperasi yang berdiri di setiap desa/kampung di Papua.
Demikian juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi unggul, pemerintah telah menyiapkan beberapa program, antara lain, makan bergizi gratis atau MBG dan sekolah rakyat.
Program ini, sebut Izharul, telah melayani 262.757 penerima manfaat melalui 108 unit SPPG yang tersebar di seluruh provinsi di Papua.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah terealisasi sebanyak 6 unit yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian program Revitalisasi Sekolah telah berjalan sebanyak 257 yang terdiri atas 27 PAUD, 103 SD, 83 SMP, dan 44 SMA.
Untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diwujudkan melalui KPR FLPP, nilai pembiayaan mencapai Rp495,76 miliar untuk 2.921 rumah.
“Program ini untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, “ kata Izharul.
Program prioritas lainnya adalah sekolah unggulan garuda. Di Papua, program ini ditargetkan terealisasi 2 unit sekolah yang terdiri atas 1 unit sekolah baru dan 1 unit sekolah transformasi. (Sari)