Fraksi Golkar Setujui Raperdasi APBD 2026, Sampaikan Beberapa Catatan Strategis
Jayapura,- Fraksi Partai Golkar DPR Papua secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pernyataan itu disampaikan Pelapor Fraksi Golkar, Ety Buwani, S.Sos, dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna V DPR Papua, pada Kamis malam, 1 Desember 2025.
Sebagaimana diketahui, rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Paripurna V pembahasan Raperdasi APBD 2026. Dalam penyampaiannya, Ety Buwani menegaskan bahwa Fraksi Golkar menyetujui APBD Papua 2026.
Selain itu, Ety Buwan juga menekankan, bahwa Fraksi Golkar juga telah mengikuti seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pra‐sidang, paripurna pertama hingga paripurna kelima—serta mencermati dinamika pembahasan.
“Dengan mempertimbangkan seluruh proses dan hasil pembahasan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyatakan menerima dan menyetujui Raperdasi APBD Papua 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”tandas Ety Buwani.
Meski menyetujui, namun Faksi Golkar memberikan beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama legislatif dan eksekutif:
1. Percepatan Pengambilan Sumpah 11 Kursi Pengangkatan DPR Papua
Fraksi Golkar meminta Pemprov Papua dan DPR Papua segera berkoordinasi untuk merealisasikan pelantikan 11 kursi pengangkatan DPR Papua periode 2024–2029.
Langkah ini dinilai sangat penting demi kelengkapan keanggotaan dewan dan optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Penurunan TKD Jadi Tantangan Serius
Golkar menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Fraksi Golkar mendorong Pemprov Papua mencari terobosan pendapatan baru agar program prioritas pembangunan tidak terganggu.
3. Maksimalkan Pengelolaan Aset untuk Tingkatkan PAD
Golkar menegaskan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci keberhasilan pembangunan.
PAD menentukan kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik maupun realisasi program pembangunan.
Oleh karena itu, Ety menegaskan Fraksi Golkar meminta Pemprov Papua memaksimalkan pengelolaan aset daerah, sehingga potensi pendapatan yang ada dapat dioptimalkan dan berkontribusi signifikan terhadap PAD.
Dengan demikian, Ety Buwani menutup pendapat akhir fraksinya dengan menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar akan terus berperan aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang produktif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua. (Tiara).