Legislator Papua Soroti Kejadian Longsor di Dua Titik di Kota Jayapura

Jayapura,-  Kejadian tanah longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah titik dikarenakan hujan deras selama 4 jam mengguyur Kota Jayapura  pada Rabu malam, 10 Desember 2025, menarik perhatian Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Abepura , Heram dan Muara Tami, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM.

Alberth Merauje yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu bahkan menyebut hujan ekstrem selama empat jam itu memicu dua titik longsor di Kota Jayapura, masing-masing di Ring Road dan kawasan Perum Geofisika dan Meteologi Pemda IV Entrop Kota Jayapura.

Menurutnya, atas kejadian itu, membuat satu ruas jalan ditutup total, sementara satu ruas lainnya hanya dapat dilalui satu arah sehingga mengakibatkan kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas warga.

Namun Alberth Merauje menilai banjir dan longsor yang terjadi bukan semata mata akibat dari bencana alam, tetapi ini juga buah dari aktivitas manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan dalam pembangunan.

“Tuhan telah menciptakan alam dengan sempurnah, mulai dari gunung, sungai, hingga laut. Namun, kerusakan terjadi karena ulah manusia yang mengolah ruang tanpa kajian lingkungan yang memadai,” ujar Alberth Merauje yang juga sebagai anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur jalan dan jembatan

“Sebenarnya hujan deras semalam belum bisa di kategorikan bencana alam. Ini bencana yang timbul akibat manusia. Kita membangun di lereng-lereng, bantaran sungai, dan tidak memperhatikan aturan lingkungan,”cetusnya.

Apalagi kata Meraujre, banyak saluran air di Kota Jayapura, termasuk di kawasan PTC dan Entrop, tidak lagi mampu menampung debit air hujan. Hal ini terjadi karena hutan di daerah perbukitan telah berubah menjadi kawasan permukiman.

Akibatnya tandas Alberth Merauje, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, dan air hujan langsung mengalir deras ke bawah membawa material lumpur dari gunung.

“Volume drainase yang dibangun sudah tidak sesuai dengan kapasitas air saat ini. Pohon-pohon di atas sudah di tebang, sehingga air tidak meresap dan langsung meluncur sehingga mengikis struktur tanah,”kata Politisi NasDem itu.

Ia menyebut, kerusakan ruas jalan di beberapa titik, termasuk Ringroad yang merupakan aset milik Provinsi Papua.

Untuk itu kata Legsilator Papua itu, perlu segera ditangani melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, balai jalan nasional, dan Pemerintah Kota Jayapura.

“Kalau itu ruas jalan nasional, maka balai harus turun. Ruas provinsi harus ditangani dinas PU Provinsi, dan kota juga harus ikut berkolaborasi. Jangan tunggu parah dan menimbulkan kemacetan luar biasa,” tegasnya.

Sementara untuk penanganan darurat, Merauje menyarankan pemasangan bronjong, yaitu kawat anyam berisi batu kali, sebagai langkah cepat dan praktis.

“Penanganan sementara yang paling cepat adalah pemasangan bronjong. Metode ini bisa langsung diterapkan di Ringroad maupun Entrop. Bronjong adalah teknik yang efisien, praktis, dan tidak memakan waktu lama,”jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kesalahan teknis dalam pembangunan struktur jalan yang tidak memperhitungkan kemiringan lereng dan stabilitas tanah. Hal ini menyebabkan titik-titik rawan longsor terutama di Ringroad dan kawasan berbukit lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, wakik rakyat itu meminta Pemerintah Kota untuk memperketat lagi izin mendirikan bangunan di kawasan perbukitan dengan kemiringan di atas 30 persen, apalagi yang mencapai 60 persen.

“Kota Jayapura ini berbukit-bukit. Kalau kemiringan lebih dari 30 persen sebaiknya tidak di bangun lagi. Kalau di paksakan, maka suatu saat longsor besar bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan memakan banyak korban,” tutur Alberth Merauje.

Ia mencontohkan kawasan Batu Putih di kawasan Pemancar TVRI, yang struktur karangnya kini melemah akibat aktivitas penggalian tanah.

Kata Alberth, jika hal itu dibiarkan, maka potensi longsor besar bisa mengancam permukiman di bawahnya. Sehingga harus ambil langkah cepat sebelum ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama.

Untuk itu Alberth Merauje meminta pemerintah segera membuka akses jalan ringroad dengan pembersihan material longsor, membangun jalur darurat untuk yang longsor di Buncen 1, serta memperbesar kapasitas drainase di titik-titik kritis.

“Ke depan harus ada pembesaran volume drainase dan zonasi pembangunan yang harus di patuhi. Mana yang boleh dibangun, mana yang harus di hijaukan kembali,”tekannya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng gunung agar lebih waspada menghadapi cuaca ekstrem.

“Kita tidak bisa prediksi hujan ringan, sedang, atau deras. Bagi warga di pinggir sungai atau tebing, harus hati-hati. Pengendara juga harus waspada di daerah tebing karena bisa terjadi longsor atau pohon tumbang kapan saja,”ucapnya.

Sebelum menutup pernyataannya, Alberth Merauje pun mengingatkan bahwa penanggulangan bencana telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. “Karena itu, semua instansi teknis harus bekerja sesuai aturan demi keselamatan masyarakat,” tandas Alberth Merauje. (Tiara)