Gubernur Fakhiri Dorong Kadin Jadi Lokomotif Ekonomi Papua
JAYAPURA,- Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua 2025 , Jumat (21/11).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa Rapimprov harus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong transformasi pembangunan Papua Baru.
Rapimprov tahun ini mengusung tema “Sinergi Kuat, Kolaborasi Hebat, Menuju Papua Cerah”. Kegiatan dihadiri Gubernur Papua, Ketua Kadin Papua Ronald Antonio, Forkopimda, pengurus Kadin kabupaten/kota, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa Rapimprov memiliki kedudukan penting dalam menyusun langkah bersama menuju Papua Baru 2025–2030.
Ia menyoroti pentingnya kebersamaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kadin tidak hanya meningkatkan iklim usaha, tetapi harus memperkuat investasi, mendorong UMKM naik kelas, dan membuka peluang ekonomi baru di seluruh Papua,” ujarnya.
Fakhiri juga menyinggung perubahan wilayah administratif Papua yang kini terbagi menjadi tiga provinsi baru. Menurutnya, perubahan ini menuntut Kadin mengambil peran lebih strategis sebagai motor penggerak ekonomi.
Ia pun menekankan sektor-sektor prioritas seperti perikanan, pertanian, energi baru terbarukan, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan. Gubernur turut menyinggung pembangunan kawasan Taman Port Mumbai sebagai wajah baru Jayapura, sekaligus berkomitmen menggelar kegiatan pemerintah di Kantor Kadin Papua sebagai simbol kedekatan dan kolaborasi.
“Kita memerlukan investasi yang kuat, UMKM yang berkembang, dan dunia usaha yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rapimprov ini harus melahirkan rekomendasi konkret,” kata Gubernur Fakhiri.
Ketua Kadin Papua, Ronald Antonio, menegaskan bahwa Rapimprov 2025 memiliki makna strategis lebih dari sekadar konsolidasi organisasi. Forum ini menjadi ruang merumuskan arah kolaborasi dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan Papua.
“Kadin Papua percaya bahwa Papua Cerah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi multipihak. Dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri, demikian pula pemerintah membutuhkan kontribusi sektor swasta,” ujar Ronald.
Ronald menyebut fokus dunia usaha mencakup penguatan hilirisasi, percepatan investasi, pembenahan tata kelola data, serta pemberdayaan UMKM di seluruh Papua.
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, Pipin Moh Saiful Arifin, dalam kesempatan tersebut menyoroti tantangan ekonomi Papua, termasuk kesulitan akses pasar, keterbatasan modal, serta proses perbankan yang lambat dengan bunga tinggi.
Ia berharap pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan gubernur baru dapat membantu pelaku usaha melalui Bank Pembangunan Daerah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi Papua harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM lokal. “Semua tanah Papua ini kaya, tetapi jika kita tidak mampu mencerdaskan masyarakat, itu bukan pembangunan,” ujarnya.
Pipin juga menyoroti pentingnya pengurangan biaya logistik, serta pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang menyatukan potensi daerah pegunungan dan pesisir.
Ia menegaskan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan blue economy. Ia berharap momentum 21 November yang juga sebagai hari Otonomi Khusus menjadi titik balik bagi Kadin Papua untuk memperkuat peran dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal agar petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Papua merasakan kehadiran Kadin di tengah mereka,” ujarnya.