Gubernur Fakhiri Tegaskan Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Otsus dan Tolak Pengkotak-kotakan Pasca Pemekaran

​Jakarta,- Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi membuka Temu Konsultasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Morrissey Jakarta, Kamis (13/11/2025), ini menjadi platform penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

​Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan implementasi Otsus Papua. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk menyinkronkan kebijakan demi memperkuat pelaksanaan Otsus.

​”Saya menyampaikan apresiasi kepada MRP karena telah menciptakan ruang penting, yang mana aspirasi moral rakyat Papua bertemu dengan instrumen kebijakan nasional,” katanya.

​Gubernur Fakhiri menyampaikan visi pembangunan di era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, yaitu mewujudkan Papua Cerah (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni). Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan.

​Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wilayah untuk mengatasi isolasi daerah, dengan penekanan bahwa jalan dan jembatan harus menyatukan hati.

​Kedua memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, agar generasi muda Papua tidak hanya pintar di sekolah, tetapi juga tangguh dalam kehidupan, yang akan menentukan masa depan Papua sendiri.

​”Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, karena kesehatan adalah hak dasar, bukan kemewahan, agar rakyat hidup dengan layak, sehat, dan bahagia,” ujarnya.

Papua Adalah Satu Rumah Besar

​Menyikapi pemekaran wilayah yang menjadikan Papua memiliki enam provinsi, Gubernur Fakhiri secara tegas menyerukan untuk menolak segala bentuk pengkotak-kotakan di Tanah Papua.

​”Pembagian administratif tidak boleh menjadi pembatas kebersamaan. Papua adalah satu rumah besar, ‘Satu Tanah Papua’ dengan enam pintu gerbang pembangunan, dan satu tekad untuk sejahtera bersama,” tegasnya.

​Ia menekankan bahwa keberhasilan Otsus tidak semata ditentukan oleh besarnya dana, tetapi oleh seberapa kuat kolaborasi dalam mengelola dan mengarahkan dana tersebut “dengan hati dan tanggung jawab.”

​Gubernur Fakhiri berharap forum ini dapat melahirkan gagasan konstruktif, arah kebijakan yang sinkron, dan komitmen kuat untuk memastikan Otsus benar-benar bermakna di bumi Cenderawasih.

​”Otsus bukan sekadar dana yang turun dari Jakarta, tapi komitmen yang tumbuh dari hati untuk membangun dari Tanah Papua sendiri. Untuk itu, mari bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MRP Papua Nerlince Wamuar mengatakan banyak tugas dan tanggung jawab pihaknya, namun semua itu tentu dibarengi dengan anggaran. Oleh karena itu, ada satu alat kelekapan yang disebut PURT.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami (MRP) berharap, pemerintah bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan Majelis Rakyat Papua,” kata Nerlince.