MERAUKE,- Ketua DPD Himpunan Keluarga Jawa, Sunda, Madura (HKJSM) Kabupaten Merauke, Fauzun Nihayah bergerak cepat dan membuktikan komitmennya untuk merangkul paguyuban nusantara lainnya yang ada di Merauke. Komitmen untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh paguyuban lantang diucapkannya saat pengukuhan pengurus beberapa waktu lalu di Halogen Hotel.
Mendapat kepercayaan menahkodai HKJSM Merauke, wanita asal Pati ini tidak ingin menunda program kerja sehingga langsung action di lapangan. Sungguh karakter pemimpin yang sangat dirindukan dan tentunya patut dijadikan teladan. Tidak terkecuali dalam menyikapi kondisi kamtibmas di daerah ini sehingga Kamis (6/11), bertempat di Rumah Makan Sederhana, Fauzun menggelar pertemuan khusus dengan mengundang perwakilan paguyuban etnis untuk berdiskusi.
Tidak hanya paguyuban, ia juga mengundang beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi serta lembaga kemasyarakatan untuk memberikan masukan dan saran. Gayung bersambut, inisiatifnya itu mendapat sambutan positif dan apresiasi seluruh paguyuban. Berbagai hal menjadi pembahasan penting dalam pertemuan yang berlangsung siang hingga sore itu.
Beberapa poin juga telah disepakati dalam bentuk petisi sebagai bentuk komitmen bersama semua pihak yang hadir. Petisi bertajuk ‘Merauke Aman dan Damai’ itu dituangkan oleh Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke yang dilandasi rasa keprihatinan atas peristiwa kriminalitas yang semakin meningkat.
Tidak hanya korban luka dan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan korban harta benda serta teror psikologis masyarakat. Adapun poin-poin penting dalam petisi yaitu mendesak DPRK Merauke dan Pemda Merauke mengevaluasi peraturan minuman beralkohol, menghentikan perdagangan dan peredaran minuman beralkohol, menerapkan sanksi sosial bagi pelaku minuman beralkohol yang melakukan tindakan kriminal, meminta polisi dan TNI meningkatkan patroli gabungan, memberi respon cepat kepada pengaduan masyarakat, menindak tegas pelaku kriminal, mendorong warga untuk lebih peduli kamtibmas dengan mengaktifkan poskamling, mencegah aksi dan provokasi yang mengancam ikatan persaudaraan serta memegang teguh komitmen mewujudkan Merauke zona damai dan cinta kasih.
Fauzun mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut sejumlah rumusan dituangkan secara bersama dan harus bersama-sama dilakukan. Ia meyakini, seluruh paguyuban memiliki pandangan yang sama agar Merauke tetap aman dan damai. Namun stigma yang terjadi saat ini, seolah-olah Merauke sangat mencekam. Penyebabnya, karena beberapa peristiwa yang memang membuat warga menjadi tidak nyaman.
Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan harus disikapi bersama. “Saya sendiri juga merasakan dampaknya. Biasanya pulang ke rumah bisa larut malam, sekarang jam 9 atau jam 10 sudah harus pulang. Adanya anggapan Merauke sekarang menakutkan sehingga masyarakat termasuk bapak ibu sekalian juga was-was jika hendak keluar malam. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Oleh karena itu saya mohon masukannya sehingga pertemuan kita menghasilkan keputusan dalam bentuk petisi, apa yang paguyuban sarankan begitu pula saudara-saudara kita dari Marind untuk kita sikapi dan lakukan,”terang Fauzun.
Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dibutuhkan adalah solusi bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia berharap pertemuan perdana tersebut mampu membawa manfaat bagi semua pihak sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing juga mampu berjalan dengan baik.
Hal senada disampaikan anggota Bidang Kajian Politik dan Kebijakan Publik DPD HKJSM Kabupaten Merauke, Agus Mulyono bahwa forum kali ini untuk mencari pandangan yang sama dan bukan ajang berdebat. Jadi lebih kepada upaya menyamakan persepsi agar Merauke sejak dahulu hingga sekarang tetap menjadi zona damai.
“Situasi yang berkembang memang tidak dapat kita pungkiri, oleh sebab itu masukan dan saran dari bapak ibu sangat diharapkan untuk selanjutnya menjadi petisi sebagai hasil akhir pertemuan. Selanjutnya petisi akan ditindak lanjuti kepada Pemda, pihak TNI, kepolisian dan DPRK,”terangnya.
Rini Lestari, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke mengusulkan agar digelar FGD dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berpedoman pada sumber data dari Polres Merauke selaku lembaga yang berwenang atas kamtibmas di masyarakat.
“Tentu Polres memiliki data valid dan tahu akar permasalahannya karena selalu berhadapan dengan masyarakat. Jika dibicarakan lebih fokus dalam sebuah diskusi bersama seluruh elemen yang ada di Kabupaten Merauke, saya yakin dan percaya bahwa akar permasalahan yang ada dapat diketahui secara pasti dan selanjutnya kita bisa berbagi tugas sesuai tupoksi masing-masing,”ungkap Rini yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Papua Selatan.
Sementara itu Waren Kahol selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Merauke mengharapkan agar zona damai senantiasa tercipta di Kabupaten Merauke dan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk itu. Pihaknya meminta Poskamling kembali diaktifkan agar dapat menciptakan suasana aman.
“Jadi kita semua punya tanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bagi yang berusia muda bisa bergabung dengan Karang Taruna sehingga dapat melakukan aktivitas positif dan tidak terjebak dalam perbuatan yang bersifat amoral,”ungkapnya.
Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke, Pdt.Djoni L.Tukira mengajak semua pihak pro aktif membangun image positif Kabupaten Merauke dan meyakinkan publik bahwa kasus-kasus yang terjadi tidak serta merta menjadi kesimpulan bahwa peristiwa tersebut mencakup keseluruhan Kota Merauke.
“Untuk itu para tokoh agama, ketua paguyuban dan semua pihak, mari kita buat framing yang baik, framing yang positif bahwa Merauke masih aman dan diupayakan untuk tetap aman,”tegas sang pendeta.(Iis)
