Jayapura – Meski angka pengeluaran masyarakat Papua terus meningkat, Gubernur Papua Matius Fakhiri menilai hasil pembangunan belum dirasakan merata di seluruh wilayah. Ia menegaskan, pemerataan pembangunan menjadi tantangan terbesar yang harus segera dijawab oleh seluruh kepala daerah.
Dalam arahannya pada Rapat Kerja Daerah bersama Bupati dan Wali Kota se-Papua, Kamis (30/10/2025), Fakhiri memaparkan bahwa pengeluaran riil per kapita di Papua telah mencapai Rp11,037 juta per tahun, naik 2,69 persen dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum cukup untuk menutup kesenjangan antarwilayah.
“Kota Jayapura sudah masuk kategori Sangat Tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Mamberamo Raya masih tergolong Rendah. Artinya, ada ketimpangan yang masih lebar dan harus kita perbaiki,” ujar Fakhiri.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kawasan perkotaan, melainkan harus menjangkau daerah-daerah terpencil dan sulit diakses. Gubernur menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berpihak pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta berbasis pada potensi lokal.
Fakhiri mengusung visi besar “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”, yang diharapkan menjadi landasan kebijakan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. Melalui lima misi utama, ia ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi rakyat yang berdaya, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan aman.
“Transformasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Pemerataan hanya bisa tercapai bila semua pihak punya komitmen yang sama,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta diperkuat, sehingga setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan arah kebijakan ini, Papua diharapkan mampu bergerak dari pembangunan yang terpusat menjadi pembangunan yang merata dan berkeadilan, menjangkau hingga pelosok kampung.
