Sentani – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna IV dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, Senin (25/9/2025) dipimpin oleh Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung.
Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Bersatu Membangun, Fraksi Gotong Royong dan Fraksi Otsus (Kelompok Khusus) menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Terdapat Sejumlah catatan disampaikan oleh fraksi-fraksi. Fraksi Bersatu Membangun melalui Ferianto Raga Lawa menyetujui penetapan Ranperda menjadi Perda, dengan catatan perubahan APBD harus berlandaskan sasaran prioritas pembangunan daerah 2025, memperhatikan kondisi ekonomi global maupun nasional.
“Fraksi Bersatu Membangun juga menyoroti atau memberikan pendapat (masukan) terkait pemekaran kampung adat dan kampung dinas yang sudah ada Perbup, supaya segera dapat disahkan menjadi Kampung Adat dan Kampung Dinas secara definitif. Kemudian, mendorong pemekaran distrik ke 25 distrik, kampung adat dan kampung dinas di angka 200 kampung,” ujar Ferianto Raga Lawa.
Selanjutnya, kata Feri, juga dapat mendorong CDOB Grime Nawa, Demta, Yapsi dan Kaureh. Serta, dalam mewujudkan visi dan misi Bupati, maka perlu perhatian terhadap lembaga-lembaga keagamaan di Kabupaten Jayapura agar dapat diberikan subsidi. Terus terkait dengan pembangunan 3 juta rumah se-Indonesia yang merupakan penjabaran Program Asta Cita Presiden RI, maka wajib dibangun secara merata diseluruh wilayah di Kabupaten Jayapura dengan mengikuti Juknis yang berlaku.
“Memprioritaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang menerima pembangunan seperti jalan, air bersih dan perumahan. Juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan untuk mencapai program Presiden RI melalui MBG, perlu adanya pembangunan Pustu di lima titik, perlu adanya alat-alat dan fasilitas poli ditingkat Puskesmas diseluruh Kabupaten Jayapura, serta perlu pengadaan atau penyediaan kasus bagi pasien di ruang UGD pada RSUD Youwari,” imbuhnya.
Kemudian Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) melalui Klemens Hamo, menekankan terkait hibah tanah dan bangunan SD Negeri Inpres Harapan Jayapura, serta SMP Negeri 4 Sentani yang berlokasi di Jalan Sentani-Abepura, Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Kemudian, hibah tanah Pemda Kabupaten Jayapura yang sekarang ditempati sebagai Kantor KPU Kabupaten Jayapura kepada KPU Kabupaten Jayapura.
“Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi NasDem DPRK Jayapura mengharapkan kerjasama yang baik dan juga sinergitas yang tinggi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik kepada masyarakat di daerah ini dari tahun ke tahun,” papar Klemens Hamo.
Sementara itu, Fraksi (Kelompok) Khusus melalui Orgenes Seh, menekankan e-KTP, KIA, Kartu Keluarga direkomendasikan ke distrik terdekat dalam pelayanan, kurangnya tenaga guru di wilayah zona 1 Grime Nawa perlu mendapat penambahan formasi guru, informasi mengenai kebutuhan tenaga medis di kampung Brap, Distrik Nimbokrang tidak tersedia itu perlu diperhatikan oleh Dinas Kesehatan.
“Selain itu, mengenai jabatan Pelaksana Tugas dalam konteks pemerintahan agar segera dilantik posisi sebagai jabatan definitif di lingkungan Pemkab Jayapura, perlu penambahan dana untuk HUT Kebangkitan Masyarakat Adat yang akan dilaksanakan pada Oktober 2025 nanti, Poksus juga sepakat untuk pemerintah daerah Kabupaten Jayapura menghibahkan SD, SMP Negeri Harapan kepada Yayasan Pelita Harapan, serta merekomendasikan agar jabatan Plt Sekretaris Dewan agar segera dilantik menjadi pejabat definitif,” ujar Orgenes Seh.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., yang hadir dalam sidang paripurna tersebut menyampaikan ucapan terima kasih memberikan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRK Jayapura melalui Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi yang dengan penuh kesungguhan hati telah membahas dan menyetujui materi persidangan ini.
“Kita semua berharap semoga hasil sidang ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.
“Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global yang tentu berdampak pada kondisi fiskal daerah. Meski ada penurunan transfer pusat, kita tetap berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini penting agar Kabupaten Jayapura memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam membiayai pembangunan,” ujar Bupati Yunus Wonda.
Lebih lanjut, Yunus Wonda menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien dan transparan, serta akuntabel.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” tutupnya.
