MERAUKE,- Realisasi kerjasama Polres Merauke, Kodim 1707 dan Pemda Merauke yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu terkait peningkatan mutu pendidikan melalui pengawasan dan pendampingan sekolah maka jajaran Polres Merauke mulai turun ke lapangan.
Kali ini Bhabinkamtibmas Polsubsektor Tabonji, AIPTU Robert HR Deghe, sosok polisi humanis dari pedalaman gencar melaksanakan kegiatan monitoring, pendampingan dan pengawasan di dua sekolah yaitu SD YPPK St. Yakobus Buza di Kampung Suam Distrik Tabonji dan SMP Negeri Tabonji.
Kedatangan AIPTU Robert mendapat respon positif pihak sekolah dan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. AIPTU Robert bertemu dengan guru senior, Soter Cabui dan Suarni Ridwan untuk menyampaikan tujuan kedatangannya serta meminta informasi terkait sekolah. AIPTU Robert mendapat informasi bahwa SD YPPK St. Yakobus Buza memiliki 11 guru (7 PNS, 3 kontrak dan 1 honor daerah).
Jumlah siswa sebanyak 165 orang yang terdiri 83 laki-laki dan 82 perempuan. Sementara itu, SMP Negeri Tabonji memiliki 13 guru (3 PNS, 5 P3K, 1 honor daerah dan 4 guru kontrak) dengan jumlah siswa 124 orang (79 laki-laki dan 45 perempuan).
Informasi lain yang diterima adalah soal kendala, seperti jarak tempuh yang jauh dengan hanya menggunakan transportasi air (speed boat) dan biaya operasional yang tinggi dibandingkan insentif yang diterima.
Selain itu, satu anggota Bhabinkamtibmas harus mengawasi 4-5 sekolah di kampung atau distrik yang berbeda sehingga kinerja menjadi kurang maksimal. Sarana pendukung seperti tempat tinggal, bahan makanan dan BBM untuk penerangan juga terbatas sehingga mempersulit tugas di wilayah terpencil.
Namun itu semua tidak mengurangi semangat AIPTU Robert untuk mengabdi demi generasi penerus bangsa. AIPTU Robert menyarankan peninjauan kembali insentif yang diberikan, evaluasi pembagian tugas pengawasan serta penyesuaian aturan terkait bantuan fasilitas dari sekolah tanpa melanggar perjanjian.
Ia juga mengusulkan pendekatan alternatif melalui kerja sama dengan guru, tokoh masyarakat dan komite sekolah untuk pengawasan jarak jauh jika kondisi seperti jarak dan biaya dianggap sebagai faktor yang di luar kendali.(Iis)
