Jayapura, – Penolakan terhadap rencana pembukaan tambang nikel di kawasan Gunung Cycloop, Kabupaten Jayapura, terus menguat. Kali ini, Anggota Komisi I DPR Papua, yang juga selaku ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jayapura secara tegas menentang rencana tersebut.
Anggota Komisi I DPR Papua Benhur Yudha Wally, yang juga sebagai Sekretaris Fraksi NasDem DPR Papua, menegaskan bahwa kawasan Gunung Cycloop merupakan wilayah sakral dan sumber kehidupan masyarakat adat yang harus dilindungi.
Ia pun memastikan, persoalan ini akan dibawa ke ranah legislatif untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan parlemen. “Aliansi kami menolak dengan tegas dan keras rencana pembukaan tambang nikel di kawasan Gunung Cycloop,” tegas Benhur Yudha Wally, ketika ditemui Pasific Pos di Ruang Fraksi NasDem Gedung II DPR Papua, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan wilayah sakral dan vital yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat setempat. Untuk itu, sebagai wakil rakyat dan sekaligus representasi masyarakat adat, dirinya pun menegaskan bahwa persoalan ini akan dibawa ke ranah legislatif untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami akan tampung seluruh data dan aspirasi masyarakat adat, terutama yang berada di kampung-kampung sekitar Cycloop hingga Depapre. Fraksi NasDem akan menyikapi hal ini secara serius,”tandas Benhur Wally.
Lanjut dikatakannya, meskipun aktivitas pertambangan belum tampak secara fisik di lapangan, namun berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, proses perencanaan sudah berlangsung cukup lama.
“Bahkan sejak tahun 2006 sudah dilakukan penelitian dan kontrak karya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia telah disepakati untuk wilayah itu,”ungkap legislator Papua itu.
Pada kesempatan itu, Benhur Wally juga menekankan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyatakan dukungan terhadap sikap penolakan yang disuarakan oleh AMAN.
Oleh karena itu, pihaknya akan teus mendorong dan mengawal aspirasi masyarakat agar DPR Papua segera memanggil pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait untuk membahas secara terbuka masa depan kawasan Cycloop.
“Langkah awal yang penting adalah membuat kesepakatan bersama: apakah proses ini akan dilanjutkan atau dihentikan. Tidak boleh ada keputusan sepihak, apalagi mengabaikan suara masyarakat adat,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Gunung Cycloop ini merupakan kawasan cagar alam yang tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. “Rencana eksploitasi tambang nikel di wilayah ini berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan eksistensi komunitas adat,” pungkasnga. (Tiara).
