Pj Gubernur Papua Temui KPU, Netralitas ASN Harga Mati
Jayapura, – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menggelar pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kamis (10/7/2025), guna membahas kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
Dalam keterangan usai pertemuan, Agus Fatoni menegaskan bahwa pertemuan tersebut fokus mengevaluasi progres persiapan PSU, termasuk kendala teknis dan dukungan yang dibutuhkan KPU dari pemerintah daerah.
“Saya minta laporan lengkap dari KPU soal apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan permasalahan apa saja yang dihadapi. Kami juga membahas dukungan dari Pemda, dan beberapa solusi telah disepakati. Koordinasi akan terus ditingkatkan agar PSU berjalan lancar dan aman,” kata Fatoni.
Pj Gubernur juga kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua untuk menjaga netralitas selama proses PSU berlangsung.
Ia meminta peran aktif media dan masyarakat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu, termasuk pelanggaran yang mungkin dilakukan ASN.
“Netralitas itu harga mati. Saya minta masyarakat dan media awasi ASN. Kalau terbukti berpihak ke salah satu paslon, laporkan, Kami akan proses secara hukum,” tegasnya.
Selain mengingatkan netralitas, Fatoni juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, untuk ikut mensosialisasikan pentingnya PSU kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat pada 6 Agustus akan menentukan masa depan Papua. “Saya sudah minta KPU untuk gencar sosialisasi. Dan saya juga sudah sampaikan kepada para tokoh masyarakat, agama, dan adat agar ikut mengimbau warga untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani,” katanya.
Fatoni menegaskan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya terjadi lima tahun sekali, sehingga kesempatan memilih pemimpin yang tepat tidak boleh disia-siakan.
“Pemimpin yang kita pilih nanti akan menentukan arah pembangunan, kesejahteraan, dan masa depan Papua. Jadi satu suara sangat penting. Jangan golput, datang ke TPS pada tanggal 6 Agustus 2025,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya.