Sorong, PbP – Walikota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM akhirnya memberikan komentar terkait penetapan Kota Sorong sebagai zona merah dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Perwakilan Papua Barat.
Walikota yang ditemui awak media di Hotel Vega, Kota Sorong, Rabu (13/3) menjelaskan, tidak ada hal-hal genting yang perlu dikhawatirkan atas penetapan status tersebut. “Tidak ada hal-hal yang terlalu signifikan, yang Ombudsman permasalahkan, hanyalah persoalan administrasi yang perlu dievaluasi kembali, dimana ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk ke depanya yang ada pada OPD tertentu,” ujar walikota.
Walikota menambahkan, pelayanan publik yang dianggap rendah oleh Ombusman tidak berlaku untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan hanya OPD tertentu saja. Bagi OPD yang dinilai baik, ia berharap agar dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan, sedangkan OPD yang dinilai buruk bisa menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Ini sebagai suatu motivasi kepada kita untuk terus berusaha memberikan pelayanan publik dengan melengkapi semua administrasi dengan baik ke depanya,” tuntas walikota. [JEF-R3] 