Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Yunus Wonda : Tidak Ada Regulasi Yang Mengharuskan Bupati atau Wabup OAP

Bupati atau Wabup OAP
DR. Yunus Wonda, SH MH

Jayapura, – Terkait dengan adanya desakan dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta agar bupati dan wakil bupati harus Orang Asli Papua (OAP) ditanggapi oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) DR. Yunus Wonda, SH MH.

Legislator Papua ini menjelaskan, bahwa selama Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua belum berubah, keinginan agar bupati dan wakil bupati harus OAP tidak bisa dilakukan. Sebab, dasar hukum yang menyatakan bupati dan wakil bupati harus OAP, tidak ada.

“Ini kan persoalan harus ada dasar hukum atau regulasi,” kata Yunus Wonda kepada wartawan usai melakukan reses di PIR 1 Kabupaten Keerom, Kamis (30/7).

Untuk itu, lanjut Yunus Wonda, kedepan dalam konteks evaluasi otsus, hal-hal inilah yang harus dibuat. Sehingga apa yang diinginkan, itu memiliki dasar hukum dan bisa dilaksanakan.

“Kalau kita bicara mengenai evaluasi otsus, hal-hal ini yang harus dibuat. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, pimpinan DPRP dan DPRD kabupaten/kota harus OAP. Dan juga anggota DPR dari jalur pengangkatan di tingkat DPRD,” jelasnya.

Sebab kata Yunus Wonda, Undang-undang Otonomi Khusus saat ini hanya berlaku di tingkat provinsi. Sebab 29 kabupaten/kota se-Tanah Papua masih menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

“Jadi kalau hari ini ada yang bilang bupati dan wabup harus OAP, tidak bisa karena tidak ada cantolan hukumnya,” tandas Yunus Wonda.

Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat ini meminta ke semua masyarakat Papua, tinggalkan jabatan, perbedaan gunung dan pantai. Untuk belajar dari sebuah persoalan.

“Karena setelah saya pelajari, selama regulasi itu tidak dirubah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus OAP tidak bisa dilakukan lantaran tidak ada cantolan hukumnya,”tekannya.

Artikel Terkait

Enam Partai Pengusung Komitmen Dukung “Mama” Dalam Bursa Pilkada 2020-2024

Tiara

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Tiara

Tingkatkan Kebersamaan, Sekwan dan Anggota DPR Papua Beri Bantuan Hewan Qurban

Tiara

Reses di Keerom, Yunus Wonda Beri Bantuan Kepada Warga Jemaat Gidi El-Bethel Arso

Tiara

Reses di Dua Kampung, Yunus Wonda Serap Aspirasi

Tiara

Yunus Wonda : DPRP dan MRP Hanya Sebagai Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan

Tiara

Tiga Tahun Nasibnya Digantung, Moker PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Tiara

LKPJ Gubernur 2019, Resmi Diserahkan Kepada DPR Papua

Bams

Pilkada 2020, Demokrat Papua Usung Incumbent

Bams