Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Yunus Wonda : Tidak Ada Regulasi Yang Mengharuskan Bupati atau Wabup OAP

Bupati atau Wabup OAP
DR. Yunus Wonda, SH MH

Jayapura, – Terkait dengan adanya desakan dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta agar bupati dan wakil bupati harus Orang Asli Papua (OAP) ditanggapi oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) DR. Yunus Wonda, SH MH.

Legislator Papua ini menjelaskan, bahwa selama Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua belum berubah, keinginan agar bupati dan wakil bupati harus OAP tidak bisa dilakukan. Sebab, dasar hukum yang menyatakan bupati dan wakil bupati harus OAP, tidak ada.

“Ini kan persoalan harus ada dasar hukum atau regulasi,” kata Yunus Wonda kepada wartawan usai melakukan reses di PIR 1 Kabupaten Keerom, Kamis (30/7).

Untuk itu, lanjut Yunus Wonda, kedepan dalam konteks evaluasi otsus, hal-hal inilah yang harus dibuat. Sehingga apa yang diinginkan, itu memiliki dasar hukum dan bisa dilaksanakan.

“Kalau kita bicara mengenai evaluasi otsus, hal-hal ini yang harus dibuat. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, pimpinan DPRP dan DPRD kabupaten/kota harus OAP. Dan juga anggota DPR dari jalur pengangkatan di tingkat DPRD,” jelasnya.

Sebab kata Yunus Wonda, Undang-undang Otonomi Khusus saat ini hanya berlaku di tingkat provinsi. Sebab 29 kabupaten/kota se-Tanah Papua masih menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

“Jadi kalau hari ini ada yang bilang bupati dan wabup harus OAP, tidak bisa karena tidak ada cantolan hukumnya,” tandas Yunus Wonda.

Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat ini meminta ke semua masyarakat Papua, tinggalkan jabatan, perbedaan gunung dan pantai. Untuk belajar dari sebuah persoalan.

“Karena setelah saya pelajari, selama regulasi itu tidak dirubah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus OAP tidak bisa dilakukan lantaran tidak ada cantolan hukumnya,”tekannya.

Artikel Terkait

Debat Kandidat Pilkada Yalimo, Polresta Turunkan Ratusan Personil

Ridwan

Pilkada Papua, Pj Sekda Beharap jangan sampai ada PSU

Bams

Pesan Wagub Papua kepada Tujuh Pj Bupati

Bams

Maju Pilkada, ASN Pemprov Papua Belum Ajukan Mundur

Bams

KPU Tetapkan 31 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Papua

Bams

Kabid Humas : Penetapan Pasangan Calon di 11 Kabupaten Berjalan Aman

Ridwan

Pandemi Covid-19, Hanura Usulkan Pilkada Kembali ke DPRD

Bams

Nasdem Targetkan Kemenangan Pilkada di Delapan Kabupaten

Jems

KPU Papua : DPS Pilkada 11 Kabupaten Sebanyak 1.068.590

Bams