Pasific Pos.com
Info Papua

Yunus Wonda : Terjadi Defisit Rp 302,1 Miliar Tak Pengaruhi APBD Induk 2020

 
Jayapura : Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menegaskan, meskipun ada defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2019, namun itu tidak akan mempengaruhi pada APBD Induk Provinsi Papua tahun 2020. 
 
“Ya, itu tidak akan mempengaruhi untuk APBD Induk 2020,” tegas Yunus Wonda kepada sejumlah Wartawan di Ruang Loby DPR Papua, Kamis  (26/9/19). 
 
Bahkan tegas Yunus Wonda, jika Rapat Paripura DPR Papua yang membahas Rancangan APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2019 itu, sudah sesuai dengan aturan, schedule dan agenda dewan. 
 
“Jadi materi yang sudah masuk, itu sesuai ketentuan dan memang kita terlambat. Tapi tanggungjawab kita harus selesaikan APBD Perubahan ini,” jelasnya. 
 
Hanya saja, kata Yunus Wonda, DPR Papua akan fokus pada APBD Induk 2020 yang diharapkan eksekutif sudah mendorong ke DPR Papua agar segera dilakukan pembahasan antara mitra dengan dewan.
 
Apalagi, kata Yunus Wonda, anggota dewan periode 2014 – 2019 akan berakhir pada Oktober 2019, sehingga mengakhiri tugas, maka APBD Perubahan 2019 dan APBD Induk 2020 harus sudah selesai. 
 
“Jadi, kita lakukan ini secara maraton dalam bulan ini. Selesai APBD Perubahan, ya materi APBD Induk diharap sudah masuk dan awal Oktober 2019 sudah sidang,” terangnya.
 
Ketika disinggung soal kualitas pembahasan APBD Perubahan 2019, Yunus Wonda mengakui sebenarnya APBD Perubahan tidak banyak hal yang dibahas, karena sifatnya melanjutkan APBD induk 2019 untuk masuk ke 2020. 
 
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, meski ada defisit dalam APBD Perubahan 2019,  jika tidak bisa dilaksanakan, maka otomatis masuk ke SiLPA tahun 2020, sehingga tidak mempengaruhi APBD Induk 2020. Sebab, APBD Perubahan hanya melanjutkan saja. Misalnya jika ada dinas atau OPD mengalami kekurangan anggaran, bisa dilihat untuk melanjutkan dua bulan ke depan, jika tidak memungkinkan bisa digeser ke 2020. 
 
“Di APBD Perubahan ini, kita tidak bisa menganggarkan yang baru, karena mengingat waktu. Apalagi, 2 bulan ini, kami lihat tidak mungkin. Sebab, jika disahkan masih ada urusan panjang konsultasi ke Kemendagri, sehingga waktu tidak cukup, sehingga prioritas paling untuk ke arah PON. Termasuk APBD Induk 2020 juga fokus PON tanpa mengurangi agenda rutin yang mengarah ke masyarakat,” paparnya. ( TIARA)