Pasific Pos.com
Headline

Yunus Wonda : DPR Papua Jamin Tak Ada Penjegalan Paslon

“Pansus Pilgub DPR Papua Tidak Bekerja Untuk Menggagalkan Satu Kandidat”

 

Jayapura. : Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH menegaskan, DPR Papua akan menjamin tidak ada upaya penjegalan terhadap pasangan calon Pilgub Papua tahun 2018.

Hal terbut ditegaskannya lantaran adanya pro kontra terhadap Pansus Pilgub DPR Papua.

“Saya sebagai Ketua DPR Papua menjamin bahwa tidak ada upaya penjegalan. Itu tidak ada seperti itu”.

Dua duanya anak Papua, silahkan melakukan proses sampai selesai,” tegas Yunus Wonda kepada Wartawan usai rapat evaluasi Pansus Pilgub DPR Papua, Rabu (7/2/18).

Justru ia khawatir, jika ada keraguan dan ketakutan dari pihak tertentu terkait Pansus Pilgub DPR Papua akan melakukan verifikasi ijazah dan lainnya, padahal DPR Papua tidak dalam posisi tersebut.

“Kalau hari ini saya tahu bahwa di sana ada keraguan dan ketakutan jangan sampai mungkin ada verifikasi ijazah dan lainnya, DPR Papua tidak dalam posisi seperti itu,” tandasnya.

Bahkan kata Yunus Wonda, jika persoalan ke depan nanti akan terjadi sesuatu, itu urusan pidana, itu bukan urusan DPR Papua, tetapi DPR Papua hanya melakukan verifikasi sesuai dengan UU Otsus.

“Jadi, tidak ada sama sekali bahwa nanti kita berupaya menggagalkan. Itu tidak sama sekali. Bahwa DPR Papua tidak dalam posisi seperti itu. Mereka adalah putra Papua terbaik dan tugas kami hanya melaksanakan konstitusi yakni UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” jelasnya.

Namun diakui, memang terjadi pro kontra terkait langkah yang dilakukan Pansus Pilgub DPR Papua. Tapi itu semua sudah clear dengan adanya surat dari KPU RI Nomor 123/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Supervisi Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018.

“Surat KPU RI sudah ada, bahwa memang tahapan kita laksanakan di DPR Papua, dengan partisipasi bersama, akan dilaksanakan baik verifikasi maupun apa, kita laksanakan di DPR Papua, dari sini kita ke MRP, ” ujarnya.

Setelah itu, lanjut Yunus Wonda, MRP mengembalikan ke DPR Papua, lalu dilakukan sidang paripurna terakhir untuk menyerahkan berkas kepada KPU untuk tahapan selanjutnya.

“Kalau kita ikuti surat KPU RI hari ini tanggal 6 kemarin, bahwa memang berkas yang memang kemarin dikirim dua lembar itu itu sebenarnya diminta supaya dikirim lengkap ke sini, ” terangnya.

Untuk itu, kata Yunus Wonda, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu, Pemprov Papua, kepolisian, MRP dan pihak terkait, pada Kamis (8/2/18).

Terkait soal perbedaan pandangan itu, Yunus Wonda kembali menegaskan bahwa Pansus Pilgub DPR Papua tidak bekerja untuk menggagalkan satu kandidat.

“Kami ingin sampaikan bahwa Pansus Pilgub tidak bekerja untuk menggagalkan satu kandidat. Tidak dalam posisi itu. Mereka adalah anak-anak Papua, kita tetap melaksanakan sesuai prosedur yakni Pansus Pilgub DPR Papua, melaksanakan semua tahapan sampai selesai. Kita tidak dalam posisi menjustifikasi bahwa seseorang tidak ini, itu tidak. DPR bukan dalam posisi itu,” tegas Yunus Wonda.

Namun, tandas Yunus Wonda, DPR Papua melaksanakan sesuai aturan yang ada, terutama UU Nomor 21 Tahun 2001.

Soal verifikasi, Yunus Wonda menjelaskan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Papua.

“Nanti kita lihat teman-teman KPU. Apakah sudah dilakukan atau belum? Kalau KPU sudah melaksanakan, ya teman-teman di DPR Papua tidak melaksanakan, tapi mungkin kita hanya lihat kembali sama-sama. Setelah itu kita dorong ke MRP, setelah itu visi misi baru kita lakukan di DPR Papua lagi,” ungkapnya.

Apalagi kata Yunus Wonda, jika pro kontra di DPR Papua sudah selesai dan sudah sepakat bahwa atas nama pimpinan DPR Papua terkait statemen PDI Perjuangan dan Gerindra untuk menarik diri, tidak boleh.

“Kami sudah katakan tidak boleh. Kita jalan dan semua sepakat, saran dan pikiran serta pendapat itu sudah biasa. Intinya kita jadi satu kita dorong agenda Pilgub Papua untuk selesai,” Tuturnya.

Namun, pihaknya memastikan bahwa penetapan calon gubernur pada 2018, dipastikan akan mengalami perubahan.

“Tidak mungkin itu ditetapkan, pasti akan bergeser. Itu juga sesuai dengan surat dari KPU RI. Tapi yang tidak boleh geser atau perubahan itu, tanggal 27 Juni 2018 tetap dilaksanakan, sehingga ada waktu untuk kita bisa laksanakan tugas DPR Papua, sampai kapan, MRP sampai kapan. Itu yang kita laksanakan,” katanya.

Untuk itu, kepada seluruh rakyat Papua, Yunus mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh DPR Papua bukan semata-mata keinginan DPR Papua, bukan semata-mata untuk menjustifikasi salah satu pasangan calon.

Namun, kata Yunus Wonda, DPR Papua hanya melaksanakan dan mempertahankan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diberikan negara kepada rakyat Papua.

“Hari ini saya sampaikan atas nama ketua DPR Papua kepada seluruh rakyat Papua, bahwa apa yang dikerjakan Pansus tidak menjustifikasi kepada salah satu kandidat, masalah ijazah dan lainnya. Itu bukan pada posisi seperti itu,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Yunus Wonda meminta kepada rakyat Papua untuk mempercayakan kepada DPR Papua, untuk mempertahankan UU Nomor 21 tahun 2001 agar tidak hilang.

“Jangan sampai UU Otsus ini, besok 1 pasal hilang, lusa 1 pasal hilang. Besok tidak lagi ada UU Otsus di Papua. Itu tidak boleh, ” tutup Yunus Wonda. (TIARA)