Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Yonadap Trogea, memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat dan jajarannya karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPD) Papua Barat Tahun Anggaran 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I.
“Kita sambut baik karena mendapatkan WTP,” ujar anggota Fraksi Otsus itu kepada para wartawan usai Rapat Paripuna Istemewa DPR Papua Barat dalam rangka penyerahan LKPD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018, di Gedung Utama DPR Papua Barat, Jumat pekan lalu.
Kendati demikian, dirinya berharap keuangan Pemprov Papua Barat yang telah dilaporkan dan diperiksa BPK RI, berdampak positif kepada masyarakat, khususya masyarakat asli Papua di kampung-kampung.
“Harapan kita ada perubahan di kampung-kampung yang signifikan. Jangan hanya WTP di atas tapi masyarakat di bawah tidak merasakannya,” jelas Trogea.
Menurut Trogea, arti Wajar Tanpa Pengecualian berarti penggunaan keuangan di Pemprov Papua Barat tidak ada masalah, karena sudah digunakan dengan baik, sampai ke lapisan bawah.
“WTP itu berarti kehidupan masyarakat di kampung-kampung, pesisir pantai, pulau-pulau, dari tahun ke tahun berubah. Infrastruktur jalan, air bersih, jaringan telkomsel, rumah layak huni, jembatan, pasar, ada perkembangan. Tapi kalau semua itu tidak berubah, apa yang mau kita harapakan dari WTP,” tegas Trogea.
Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini berharap, dari waktu ke waktu ada perubahan pembangunan di 1.744 kampung di Papua Barat, karena ada dana Otsus cukup besar yakni 2 persen dari APBN. [SDR-R4] 