Pasific Pos.com
Papua Barat

Warga 3 Suku Besar dari Maybrat Sambangi Rumah Dinas Gubernur

Gubernur: Kita tidak punya kewenangan

 

Manokwari, TP – Ratusan warga dari 3 suku di Kabupaten Maybrat, yakni Ayamaru, Aitinyo, dan Yumases, mendatangi rumah dinas Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Kamis (7/6).

Sehari sebelumnya, warga mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat di kompleks perkantoran Arfai, Manokwari, tetapi belum bisa bertemu orang nomor 1 di jajaran Pemprov Papua Barat tersebut. Akhirnya, massa memilih langsung menyambangi rumah dinas Gubernur.

Dari pantauan Tabura Pos, ratusan warga ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinan Salossa dan disambut Gubernur didampingi Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi.

Kedatangan ratusan warga Maybrat ini dikawal aparat kepolisian. Setelah tiba, perwakilan warga didampingi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat melakukan pertemuan secara tertutup.

Usai menemui warga, Gubernur menjelaskan, prinsipnya, selaku pelaksana pemerintahan di daerah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk meminta penetapan ibu kota Kabupaten Maybrat di Ayamaru tetap diterima dan akan dilanjutkan ke Mendagri.

“Yang pasti, kita tidak punya kewenangan memutuskan dan menetapkan ibu kota Kabupaten Maybrat harus di mana, apakah Kumurkek atau Ayamaru,” kata Mandacan kepada para wartawan.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) hanya mengamankan dan menjalankan keputusan Mendagri sesuai kewenangan yang diberikan. Selain itu, mendukung pihak terkait menciptakan kondisi Kabupaten Maybrat dan seluruh Papua Barat, tetap aman dan kondusif.

“Terima kasih banyak kepada masyarakat Maybrat yang sudah datang ke Manokwari. Mereka dalam jumlah yang besar, tetapi tetap menjaga koridor keamanan,” kata Gubernur.

Ia mengungkapkan, jika tidak ada halangan, setelah hari raya Idul Fitri, dirinya akan ke Jakarta bertemu Mendagri guna menyerahkan aspirasi masyarakat Maybrat.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinan Salossa mengatakan, sesuai tujuan awal, aspirasi 3 suku besar masyarakat Kabupaten Maybrat telah disampaikan ke Gubernur dalam pertemuan itu.

Dikatakan Salossa, sudah sangat jelas bahwa apa yang menjadi keputusan Mendagri untuk menetapkan ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, tidak melibatkan Pemkab Maybrat dalam pertemuan rekonsiliasi di Jakarta atas saran dan pendapat Tim Rekonsiliasi.

“Selaku pimpinan DPRD Kabupaten Maybrat dan 3 suku besar Maybrat, kami menilai hasil kerja Tim Rekonsiliasi tidak benar, tidak transparan, dan tidak objektif sesuai fakta yang sebenarnya,” tegas Salossa.

Untuk itu, ia menambahkan, Tim Rekonsiliasi lebih baik dibubarkan, karena kehadiran mereka hanya memicu konflik di Kabupaten Maybrat dan menimbulkan kegaduhan serta keresahan terhadap masyarakat.

Menurutnya, yang dilakukan rakyat adalah membela konstitusi sebagai tindak lanjut negara hukum. “Kami harap persoalan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, dalam hal ini Mendagri dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah,” tukasnya. [BOM-R1]