Pasific Pos.com
Papua Barat

Wakil Ketua PGRI Pegaf Pertanyakan Hak Insentif dan Hak Non Sertifikasi 

Manokwari, TP – Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRIKabupaten Pengunungan Arfak (Pegaf), Yosep Muid S.Pd, MM mempertanyakan hak-hak insentif dan hak-hak nonsertifikasi yang sampai saat ini belum direalisasikan Pemerintah Kabupaten Pengunungan Arfak (Pegaf) kurang lebih 2,5 tahun.

“Saya mewakili para pendidik yang saat ini bertugas di Pegaf untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pemkab Pegaf melalui media ini, agar aspirasi ini segera di tanggapi Pemkab Pegaf,” kata Muid saat bertandang ke redaksi Tabura Pos semalam.

Dikatakan Muid, hak insentif dan hak nonsertifikasi guru ini sudah pernah di realisasikan Pemkab Pegaf masih di pimpin oleh penjabat bupati Dominggus Mandacan. Namun, sampaik saat ini pemekab pegaf dipimpinan oleh bupatif definitif, kurang lebih 2,5 tahun hak-hak guru, baik tunjungan insentif maupun hak nonsertifikasi ini belum juga direalisasikan.

Oleh karena itu, mewakili tenaga pendidik di Pegaf, dirinya berharap pemkab Pegaf segera menggangarkan melalui APBD dan direalisasikan kepada para guru yang mengabdi di Pegaf.

“Mulai dari tahun 2016, 2017, dan 2018 berjalan ini, insentif ini diterima 1 tahun sekali, sementara hak nonsertifikasi diterima 6 bulan sekali. Namun, hak-hak ini pun belum direalisasikan pemkab Pegaf,” ucapnya.

Seraya, dirinya bertanya terkiat janji bupati bahwa akan pengadaan kedayaan operasional bagi, 56 Sekolah Dasar (SD) dan 14 SMP yang berada di Pegaf.

Kepala SD Inpres 56 Indabri Kabupaten Pegaf ini menambahkan, jarak sekolah dengan kantor Dinas Pendidikan Pegaf sangat jauh, sehingga dalam menunjang kegiatan administrasi pendidikan di Pegaf, pihaknya sangat membutuhkan kendanaan operasional.

“Kendaraan operasional ini sudah pernah disampaikan bupati untuk memberikan kendaraan operasional bagi 56 SD dan 14 SMP di Pegaf. Kenapa Dinas Kesehatan bisa dapat kendaraan operasional, baru Tenaga Pendidikan hanya dijanjikan tapi belum direalisasikan. 

Kami berharap, bupati dapat melakukan pengadaan kendaraan operasional ini secara pertahap, agar semua sekolah di pegaf dapat kendaraan operasional untuk menjungan aktifitas pendidikan,” tandasnya.. [FSM]